Komentar
SERANG— Anggaran sebesar Rp76,15 miliar untuk Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Serang dalam NK RAPBD 2026 adalah tamparan keras bagi nalar publik. Di tengah situasi masyarakat yang masih berjuang menghadapi persoalan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang tertinggal, pemerintah daerah justru menghadirkan angka-angka fantastis yang sulit dicerna oleh akal sehat.
Asosiasi Mahasiswa Cinangka (AMC) melihat bahwa alokasi dana yang terdiri dari Rp36,36 miliar untuk gaji dan tunjangan serta Rp39,79 miliar untuk belanja operasional bukan hanya berlebihan, tetapi juga tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Urgensi dan dampak langsung dari anggaran sebesar ini belum dijelaskan secara transparan kepada publik.
"Narasi efisiensi anggaran yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah pusat seakan runtuh ketika melihat bagaimana Pemkab Serang mengalokasikan dana untuk Setda dalam jumlah begitu besar. Ini bukan lagi soal manajemen birokrasi, tetapi tentang ketimpangan prioritas dalam pengelolaan anggaran daerah," ungkap Dansi Marwan perwakilan AMC. Minggu 16/11/2025).
"Sementara masyarakat di pelosok Kabupaten Serang masih kesulitan mengakses layanan dasar, pemerintah justru menempatkan belanja operasional Setda hampir Rp40 miliar tanpa rincian yang terang benderang. AMC mempertanyakan:
Apakah anggaran ini benar untuk memperkuat pelayanan publik, atau sekadar mempertebal kenyamanan birokrasi?
Tanpa kejelasan, publik akan terus menaruh curiga dan kehilangan kepercayaan," imbuhnya.
Dansi Marwan, selaku pengurus AMC, menyatakan bahwa anggaran ini merupakan bentuk pemborosan yang tidak dapat dibenarkan. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut menunjukkan ketidakpekaan pemerintah daerah terhadap kebutuhan rakyat.
“Ini adalah bentuk pemborosan anggaran di tengah kondisi rakyat yang membutuhkan keberpihakan. Kami melihat bahwa alokasi sebesar ini justru berpotensi memperkaya segelintir pihak dengan dalih program dan operasional,” tegas Dansi Marwan.
Dalam hal ini AMC mendesak:
Rincian terbuka penggunaan anggaran Setda.
Evaluasi tegas DPRD yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
Pengawasan ketat agar tidak ada ruang bagi penyimpangan dan permainan anggaran.
"Krtik ini bukan sekadar reaksi emosional, tetapi bentuk tanggung jawab moral mahasiswa sebagai penjaga nurani rakyat. Jika pemerintah daerah terus menutup mata, maka kehadiran mahasiswa di ruang publik bukan hanya kemungkinan, tetapi keniscayaan dalam perjuangan menjaga keadilan anggaran daerah," tutup Dansi. (*/red)
#Pemerintahan
