Komentar
CILEGON— Pemeriksaan terhadap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi perhatian serius mahasiswa. Proses ini harus dipandang sebagai langkah awal dalam mengungkap persoalan secara menyeluruh, bukan berhenti pada satu pihak semata.
"Kami menilai bahwa apabila terdapat dugaan pelanggaran, penyalahgunaan kewenangan, ataupun persoalan dalam tata kelola program dan anggaran, maka aparat penegak hukum perlu melakukan pendalaman secara komprehensif hingga ke seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dan tanggung jawab," kata Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC), Ahmad Maki. Rabu (3/6/2026).
"Oleh karena itu, kami mendorong agar pemeriksaan tidak hanya terfokus pada tingkat pimpinan, tetapi juga dilakukan terhadap unsur BGN tingkat provinsi, kepala SPPG, serta pihak pengelola dapur yang memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan program, guna memastikan ada atau tidaknya persoalan dalam mekanisme pelaksanaan di lapangan," sambungnya.
Namun demikian, IMC menegaskan bahwa dorongan pemeriksaan ini bukan bentuk penghakiman ataupun tuduhan sepihak. Seluruh pihak tetap harus mendapatkan perlindungan asas praduga tak bersalah dan proses hukum wajib berjalan berdasarkan fakta, data, serta alat bukti yang sah.
"Kami menolak praktik penegakan hukum yang tebang pilih dan berharap aparat penegak hukum bekerja secara transparan, profesional, serta membuka perkembangan penanganan perkara kepada publik demi menjaga kepercayaan masyarakat," tegasnya.
Dalam hal ini, mahasiswa akan terus mengawal proses ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial untuk memastikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berjalan secara bersih, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (*/red)
#Hukum
