Proses pengerjaan proyek pengaspalan Jalan KH Abdul Latif Palas
CILEGON— Proyek perbaikan atau pengaspalan Jalan KH Abdul Latif Link. Palas, RT 01/01, Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon , Kota Cilegon yang sempat menuai keluhan warga, karena seminggu lebih batu biscose dibiarkan bercecer dan menganggu aktifitas warga. Diketahui kini sudah dikerjakan oleh kontraktor yang diduga meminjam bendera perusahaan kontraktor lain.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, di spse.inaproc.id/Cilegon diketahui nama perusahaan pemenang adalah CV Sali Jaya Abadi yang beralamat di Link. Daliran RT 04/01, Kelurahan Kebon Dalem, Cilegon yang mengerjakan proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cilegon dengan pagu Rp 235.000.000 itu.
Namun faktanya di lapangan pekerjaan proyek tersebut dikerjakan oleh kontraktor dari luar Kota Cilegon. Hal itu diakui oleh mandor proyek yang mengaku bernama Jumadi, saat ditemui di lokasi proyek.
"Bukan saya yang mengerjakan awal nurunin batu, saya mah gak tahu kalau ada keluhan warga. Pemborongnya Haji Reza, Serang. Saya gak kenal sama Imron mah," ujarnya.
Mandor proyek lainnya, yang biasa dipanggil Mang Omen menyampaikan permintaan maafnya kepada warga setempat yang terganggu, khususnya kepada pengendara yang sempat terjatuh diceceran batu biscose.
"Kami selaku pelaksana minta maaf kepada warga dan pengurus lingkungan. Dan soal proyek ini setahu saya mah Pak Imron pinjam uang modal ke Pak Reza," ucapnya, melalui telepon seluler.
Saat dikonfirmasi, Direktur CV Sali Jaya Abadi beralasan dirinya dengan Reza berteman dan proyek tersebut disebutnya sebagai usaha bersama.
"Ye Kang , usahe bareng kon Reza baturan. Reza gah wes tak warah saling koordinasi bae," jawabnya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Sementara Kepala Dinas PUPR Kota Cilegon, Tb Dendi saat dimintai tanggapannya berkilah kalau proyek tersebut tidak ada pinjam bendera.
"Sepengetahuan saya tidak ada pinjam bendera. Bahwa kontrak masih berlangsung dan pengaspalan akan segara dilaksanakan," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ketua LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi (Inakor) DPW Provinsi Banten, Handi Oktavianus menegaskan pinjam bendera proyek resmi dilarang dalam aturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026.
"Menggunakan nama pihak lain untuk ikut tender adalah pelanggaran. Jadi kalau dugaan pinjam bendera pada proyek Jalan KH Abdul Latif ini benar, harus diputus kontraknya dan perusahaan di blacklist, karena aturan ini berlaku mulai Oktober 2026," tegasnya. (*/red)
#Pembangunan
Komentar