DLHB Serius Soroti Potensi Bencana Industri dan Bencana Alam di Kota Cilegon

CILEGON— Keberadaan ratusan pabrik raksasa di Kota Cilegon menjadi sorotan Dewan Lingkungan Hidup Banten (DLHB), di mana hal itu sangat berpotensi menjadi bencana bagi masyarakat selain bencana alam.

"Ada dua tingkat kebahayaan bencana besar di Kota Cilegon yang sangat serius dan maha dahsyat yang perlu terus diedukasi, dipersiapkan dan dimatangkan proses penanganan mitigiasi bencananya oleh pemerintah daerah, yaitu : Tingkat kebahayaan bencana alam ( kegempaan dan ekses Mega trust Tsunami Selat Sunda dan Kebahayaan bencana kegagalan tehnologi industri," ungkap Direktur Eksekutif DLHB, Muhammad Ibrohim Aswadi. Selasa (6/5/2025).

"Kedua kebahayaan bencana tersebut harus dipersiapkan dengan matang terhadap mitigasi bencana, kesiap siagaan, edukasi agar kefahanan cujup tinggi ditengah tengah masyarakat termasuk penanganan yang harus extra ordenary, melalui Mitigasi tersebut, program itu mutlak harus dipersiapkan dan dilakukan di kota yang rentan dengan dua masalah yang setiap saat bisa saja terjadi tidak mengenal waktu, dan untuk mengurangi risiko dan dampak dari bencana yang terus mengintai dan mengancam baik bagi masyarakat, kalangan industri maupun lingkungan dan dari sebuah peradaban Kota Cilegon kedepan itu harus dipersiapkan dengan matang dengan membuat aturan, sop dan sekaligus blue print besar  penangananya," sambungnya.

Mantan anggota DPRD Kota Cilegon ini menilai ada dua hal yang harus dilakukan,Mitigasi bencana dapat dilakukan melalui berbagai upaya.

"Seperti pemetaan mengidentifikasi wilayah rawan bencana dan daerah yang rentan terhadap bencana tertentu.

Peningkatan kesadaran: Memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko bencana alam dan bencana kegagagalan tehnologi industri, dan langkah-langkah yang harus dilakukan," terangnya.

"Pembangunan fisik: Membangun bangunan tahan bencana, seperti rumah tahan gempa.

Penghijauan: Menata zona hijau di kawasan industri dan Menanam pohon bakau dan menghijaukan hutan 

Perencanaan," imbuhnya.

Ia juga berpesan, untuk pembangunan menggunakan hasil mitigasi sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan.

"Pemantauan: Melakukan pemantauan terus-menerus untuk meminimalisir dampak bencana, baik dampak bencana kegagalan tehnologi industri atau bencana alam," ujarnya.

Perlu juga dilakukan penyebaran informasi di mana menyebarkan informasi mengenai risiko bencana dan langkah-langkah yang harus segera dan matang dilakukan menjadi peringatan dini untuk memberi peringatan dini kepada masyarakat, melalui earli warning sistem.

"Penanganan : Penangan secara psikis, kesehatan dst secara cepat dan profesional. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya temuan sidak ke beberapa industri yg dilakukan oleh komisi 1 dprd dan bppd cilegon, bahwa sebagian besar perusahaan kurang lebih 60 % industri di kota Cilegon belum memiliki dokumen kedaruratan bahaya besar dan alat kelayakan penanggulangan bencana yang tidak bersertifikasi BNSP. 

Industri - industri itu dipandang perlu memliki kelengkapan tersebut karena kota Cilegon rawan bencana baik bencana alam atau bencana industri," bebernya.

"Kami menganggap miris dan sekaligus khawatir melihat kondisi industri di Kota Cilegon yang terkesan mengabaikan hal penting tersebut, padahal disamping untuk keselamatan internal mereka, juga untuk keselamatan ekternal masyarakat yang lebih luas," tambah Ibrohim.

Letak Kota Cilegon yang terletak pada garis khatulistiwa ini memiliki risiko tinggi terhadap gempa bumi dan tsunami karena lokasinya di pesisir barat pulau Jawa dan berbatasan dengan Selat Sunda, disamping kerawanan akan bencana kegagalan industri itu sendiri.

"Wilayah ini juga dikenal sebagai kota industri dengan berbagai industri besar dan sangat berbahaya, yang berpotensi mengalami dampak bencana ikutan seperti kebakaran, meledak dan kebocoran zat kimia dan seterusnya," jelasnya.

"Dalam kondisi seperti ini, kami DLHB mendesak pemerintah daerah untuk segera membuat perda sebagai payung hukum mitigasi penanggulangan bencana alam dan bencana kegagalan tehnologi industri, agar seluruh pelaku industri mentaati dan memenuhi standar keselamatan industri kimia dan lain sebagainya. Dan juga sebagai kesiap siagaan kemungkinan kemungkinan terburuk sekalipun akibat dua dampak sumber bahaya baik dari kedua tingkat kebahayaan 

bencana besar dikota cilegon yang sangat serius dan maha dahsyat yaitu : 

1. Tingkat kebahayaan bencana alam ( kegempaan dan ekses megatrust sunami selat sunda )

2. Kebahayaan bencana kegagalan tehnologi industri.

"Ini bertujuan untuk melindungi karyawan dan masyarakat luas dari bahaya yang terkait terutama dengan bahan kimia dan bahan bahan beracun lainya, serta memastikan keamanan lingkungan," paparnya.

Standar-standar ini, menurutnya mencakup berbagai aspek, mulai dari prosedur kerja, penggunaan alat pelindung diri (APD), hingga pengelolaan limbah kimia dst, termasuk tool earli warning system kedaruratan bencana alam dan industri dan mitigasi bencana yang ada, agar masyarakat yang  terdampak di lingkungan dan umumnya se kota Cilegon, merasa aman dan nyaman dan kesiap siagaan matang  dengan kemungkinan besar adanya kebahayaan bencana kegagalan tehnologi industri dan  kebahayaan bencana alam.

"Di Kota Cilegon itu berjejer pabrik kimia hulu yang terintegrasi dengan produk produk kimia turunan lainya, dan pabrik baja, sehingga tingkat kebahayaan kegagalan tehnologinya sangat tinggi. Dan kita tahu semua, di beberapa negara pernah ada contoh industri yang telah menyebabkan bencana di dunia meliputi industri pertambangan, industri kimia, dan industri minyak serta gas," ujar Ibrohim.

Industri ini seringkali terkait dengan risiko bencana seperti tumpahan minyak, kebocoran gas, paparan kimia, ledakan dan kebakaran dst, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan dampak kesehatan bagi manusia.

"Jangan sampai kejadian seperti kegagalan tehnologi industri seperti di bopal india dst terjadi di kota cilegon, karena kita semua tidak mempersiapkan segalanya dengan cukup matang," tegasnya.

"Dan Cilegon pernah juga terkena bencana alam ledakan gunung Krakatau dan terhempas oleh sunami pada tahun 1983. Deretan sejarah kelam yang terjadi di belahan dunia dan di daerah ini harus menjadi cerminan dan sebuah pelajaran yang harus di persiapkan  mitigasi tentang kebencanaan itu, baik persiapan tentang kebencanaan alam atau kebencanaan kegagalan industri itu sendiri sedari dini mungkin. Dan kesemuanya perlu bersama sama antara pihak pemkot dan seluruh pelaku industri yang ada," tandasnya. (*/red)