Soroti Isu Rotasi Mutasi, Inakor Banten: Walikota Cilegon dan Wakilnya Jangan Mau Didikte

Iklan Semua Halaman

Soroti Isu Rotasi Mutasi, Inakor Banten: Walikota Cilegon dan Wakilnya Jangan Mau Didikte

Jumat, 09 Mei 2025
Ketua DPW LSM Inakor Banten, Handi Oktavianus 


CILEGON— Isu rotasi mutasi jabatan di lingkungan Pemkot Cilegon mulai mencuat di dalam kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Robinsar- Fajar. Sehingga adanya tarik menarik kepentingan sampai potensi adanya dugaan transaksional yang dilakukan oknum tertentu, patut menjadi perhatian serius.

Hal ini menjadi sorotan Ketua DPW LSM Independent Nasionalis Anti Korupsi (Inakor) Provinsi Banten, Handi Oktavianus yang juga menjadi bagian tim sukses Pasangan Robinsar-Fajar di Pilkada lalu.

"Sebagai sosok muda, kinerja Walikota Cilegon dan Wakilnya patut diapresiasi karena beliau energik aktif dan sering turun ke lapangan. Tapi harus diakui minimnya pengalaman beliau khususnya dalam birokrasi pemerintahan, ini tentu rentan untuk dimanfaatkan oleh pihak -pihak yang mempunyai kepentingan melakukan interfensi," ungkap Handi. Jum'at (9/5/2025).

Selain meminta Walikota dan Wakil Walikota Cilegon lebih fokus pada kinerja dan mengevaluasi kinerja pejabat di OPD-OPD terlebih dahulu. LSM Inakor Banten juga meminta agar dalam mengambil keputusan, khususnya dalam rotasi mutasi walikota dan wakilnya agar bisa mandiri dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan menitipkan jabatan tertentu.

"Yang mendorong segera dilakukan rotasi mutasi segera dilakukan, mungkin karena ada kepentingan, bisa jadi sudah ada titipan dari pejabat yang berambisi. Yang kami khawatirkan kalau sampai ada transaksional. Ini yang bahaya, karena ketika pejabat pengen duduk di jabatan tertentu sampai bayar sekian ke oknum yang punya kepentingan. Nanti ketika menjabat, yang ada nalurinya apa tidak terdorong; bagaimana bisa balik modal? dan itu bisa merusak niat menjadi abdi negara, melayani masyarakat bahkan sangat berpotensi merugikan keuangan negara," tegas Handi.

"Pak Wali dan Pak Wakil harus bisa mandiri, jangan mau didikte. Kalaupun ada titipan dari siapa pun itu, selagi itu rasional, dirasa tepat dan layak, ya bolehlah. Tapi ya namanya juga nitip, cukup 1-2 saja lah, kalau lebih dari itu ya namanya bisnis," tandasnya. (*/red)

#Pemerintahan


close