Terkait Urukan PT Armada Bangun Samudera, Amok Banten Akan Ke Dirjenhubla

Iklan Semua Halaman

Terkait Urukan PT Armada Bangun Samudera, Amok Banten Akan Ke Dirjenhubla

Minggu, 04 Mei 2025
Alat berat loader saat beroperasi mendorong material tanah ke laut


SERANG—Aliansi Monitoring Kelautan Provinsi Banten akan menemui Dirjen Perhubungan Laut  atas adanya kegiatan urukan PT Armada samudera di kawasan pulo ampek yang di duga belum memiliki ijin atau PKPRL. 

"Sehubungan kami juga baru di lantik, maka ini  perdana temuan kami yang di bantu oleh temen wartawan, kami sangat berterima kasih, " Sekarang tidak boleh ada pengusaha yang melakukan pemgurukan laut semena-mena, maka itu kami dari AMOK Banten yang di lantik oleh kementerian kelautan di minta memonitoring segala kegiatan yang ada di perairan laut Indonesia, "insya allah senen kami akan menemui Dirjen hubla di jakarta, agar hal ini clear, " Ujar Aji fatulah pada wartawan. Minggu (4/5/2025).

Diberitakan sebelumnya bahwa PT Armada Bangun Samudera (PT ABS) melakukan kegiatan pematangan lahan hingga ke menguruk laut, atau reklamasi di perairan Desa Puloampel, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang.

Namun dari informasi yang dihimpun, area pematangan lahan yang kabarnya untuk Terminal atau TUKS yang diperkirakan urunan ke laut 25 meter da. Lebar kurang lebih 300 meter itu, diduga belum mengantongi perijinan.

"Jangankan ijin pengerukan dan reklamasi, PKKPRL (ersetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) saja infonya belum ada. Tapi kenapa kegiatan sudah berjalan dan kemana otoritas terkait?" ungkap warga, Yadi. Sabtu (3/5/2025).

"Kalau benar belum ada perijinan tapi kegiatan sudah berjalan, apa seperti ini administrasi dalam birokrasi negara ini?" sambungnya.

Indikasi dugaan belum ada ijin tersebut, diperkuat dengan keluhan nelayan yang bahkan belum mengetahui kegiatan yang berpotensi merugikan nelayan.

Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Ranting Kecamatan Puloampel, Salimudin. 

"Kalau ada ijin setidaknya kami nelayan diundang hadir dalam Sidang AMDAL. Baik oleh dinas terkait maupun pemerintah desa," ucapnya.

Salimudin juga mengatakan kegiatan pengurukan laut itu merusak kawasan pesisir yang menjadi salah satu spot nelayan mencari nafkah.

"Nelayan  mencari ikan di pesisir ketika cuaca buruk. Kalau diurug begitu kan karang rusak ikan tidak ada. Harusnya kami para nelayan diajak bicara dulu, kalau begini mereka menganggap kami tidak ada," tegasnya.

Sementara itu salah satu manajer PT ABS, Supangat saat coba dikonfirmasi melalui pesan singkat WhtasAppnya belum merespon pertanyaan wartawan terkait kegiatan tersebut 

Begitu juga dengan otoritas terkait, KSOP Kelas I Banten, Polairud dan Lanal Banten yang belum dimintai tanggapannya terkait pengawasan di kawasan pesisir Puloampel khususnya di titik kegiatan pengurukan laut tersebut. (*/red)

#Lingkunganhidup
close