Komentar
CILEGON— Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) menggelar aksi refleksi sebagai bentuk evaluasi kritis terhadap kinerja 100 hari Walikota Cilegon Robinsar dan Wakil Walikota Fajar Hadi Prabowo. Rabu (11/6/2025).
"Aksi ini bukan sekadar seremoni simbolik, melainkan cerminan kekecewaan mendalam atas stagnasi kebijakan dan minimnya perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat Kota Cilegon," kata Ketua Umum IMC, Ahmad Maki.
"Alih-alih menunjukkan gebrakan, duet kepemimpinan Robinsar–Fajar justru tampak berjalan di tempat. Dalam rentang waktu 100 hari, belum ada capaian konkret yang menyentuh akar persoalan kota ini. Padahal, Cilegon adalah kota dengan potensi ekonomi yang besar—ironisnya, justru warganya masih dibelit persoalan mendasar," sambungnya.
IMC juga menyampaikan berbagai persoalan struktural masih menjerat, diantaranya sebagai berikut:
* Fasilitas pendidikan yang timpang dan belum merata,
* Angka pengangguran yang tinggi tanpa arah kebijakan yang jelas,
* Infrastruktur publik yang terbengkalai dan tidak berpihak pada kebutuhan warga,
* Kawasan kumuh yang tak kunjung mendapat penanganan,
* Layanan kesehatan yang jauh dari kata layak,
* Serta keterbatasan akses terhadap informasi publik yang semestinya menjadi hak dasar warga.
Maki menyebutkan dalam Robinsar-Fajar tidak progresif dalam menjalankan kepemimpinan di pemerintahan.
"Kami memandang bahwa pemerintahan Robinsar–Fajar gagal menunjukkan itikad politik yang kuat untuk menyelesaikan masalah-masalah ini secara sistematis dan progresif. Situasi ini menandakan lemahnya keberpihakan dan rendahnya sense of crisis yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam memimpin," tegasnya.
"Sebagai elemen intelektual dan moral masyarakat, kami dari *Ikatan Mahasiswa Cilegon* menuntut dengan tegas:
1. Penyediaan dan pemerataan sarana prasarana pendidikan yang layak di seluruh wilayah Kota Cilegon.
2. Langkah konkret dan terukur untuk menurunkan angka pengangguran di Kota Cilegon.
3. Percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur publik yang berorientasi pada kesejahteraan warga.
4. Penanganan serius dan terintegrasi terhadap kawasan kumuh sebagai bagian dari hak atas tempat tinggal yang layak.
5. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Cilegon.
6. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik bagi warga Cilegon sebagai bentuk penghormatan terhadap Hak, prinsip demokrasi, dan partisipasi warga," bebernya.
"Sudah saatnya pemerintah berhenti berleha-leha di atas kenyamanan jabatan. Kota ini butuh pemimpin yang berpihak, bertindak, dan bekerja—bukan sekadar menjanjikan," tutupnya. (*/red)
#Peristiwa
