Komentar
Salah satu ruas jalan perumahan Cilegon Land ke JLS yang dilintasi truk tambang yang dikeluhkan warga Banten
BANTEN— Walaupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sudah resmi mengeluarkan aturan mengenai pembatasan operasional truk pengangkut tambang di sejumlah ruas jalan arteri di wilayah Provinsi Banten. Namun hampir dua pekan regulasi itu dikeluarkan, dalam prakteknya dianggap mandul dan tidak "berbisa".
Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Banten Nomor 567 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembatasan Jam Operasional dan Jalur Lalu Lintas untuk Kendaraan Angkutan Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan di Wilayah Provinsi Banten.
Gubernur Banten Andra Soni menjelaskan, Kepgub tersebut merupakan langkah cepat Pemprov Banten dalam menyikapi tingginya aktivitas truk tambang yang akhir-akhir ini menimbulkan dampak signifikan terhadap kemacetan, kerusakan jalan.
“Kebijakan Kepgub itu sudah diintegrasikan dengan seluruh bupati dan wali kota dengan memberikan waktu operasional dari pukul 22.00–05.00 WIB setiap harinya,” katanya pada Selasa (28/10/2025).
Selain pembatasan jam operasional, gubernur juga menetapkan ruas-ruas jalan tertentu yang diperbolehkan dilalui angkutan tambang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan. Jalur tersebut mencakup jalan nasional, provinsi, serta beberapa jalan kabupaten dan kota di Serang, Cilegon, Lebak, Pandeglang, Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan.
Keputusan yang mulai berlaku pada 28 Oktober 2025 dan menjadi dasar hukum penting dalam penataan lalu lintas angkutan tambang di Provinsi Banten itu, dianggap mandul oleh masyarakat Banten.
"Sudah hampir 2 pekan namun seolah tanpa ada efek positif bagi masyarakat khususnya pengguna jalan. Lihat truk tambang di kawasan JLS dan Bojonegara masih bebas melintas dan kerap terjadi kemacetan. Buat apa bikin aturan kalau tidak dijalankan ?" ungkap Darip pengguna jalan dari Kota Serang. Sabtu (8/11/2025).
"Udah di demo diramein di Medsos tapi truk masih rame di JLS dan Bojonegara, aturan mandul," imbuhnya.
Keluhan juga diungkapkan oleh warga Kabupaten Lebak yang mengaku terganggu dengan aktivitas truk-truk angkutan tambang yang melintas di sepanjang Jalur Lebak- Pandeglang.
"Pak Gubernur, bikin aturan kok seperti ular tanpa bisa? Siang malam truk tambang pasir dari Lebak Selatan lewat Malingping, Saketi sepertinya menuju Pandeglang Labuan dan Carita. Banyak ceceran pasir jatuh ke tengah jalan, bikin bahaya pengendara motor seperti saya. Sopir truk juga sering ngebut bikin ngeri. Saya juga khawatir jalan jadi cepet rusak," keluhnya.
"Mana eta Dishub Provinsi Banten, Dishub dan Satlantas Lebak Pandeglang, kamana wae? Atuh ulah cicing," sambungnya dengan bahasa Sunda.
Diketahui KepGub tersebut mengacu pada Perda Banten Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Dalam Perda tersebut, pelanggar pembatasan lalu lintas di jalan provinsi menurutnya dapat dikenai sanksi kurungan maksimal 6 bulan atau denda maksimal Rp 50.000.000. Sementara di jalan nasional, pelanggaran terhadap rambu atau marka jalan dikenai sanksi kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp 500.000. Adapun bagi yang tidak mematuhi perintah petugas polri, dikenakan sanksi kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp 250.000.
Akan tetapi regulasi tersebut seolah tanpa ada realisasi nyata yang berdampak positif bagi masyarakat luas.
Adapun untuk pembatasan ini berlaku pada ruas jalan sebagai berikut:
1. Kota Cilegon
a. Ruas Jalan Serdang – Bojonegara – Merak (jalan nasional);
b. Ruas Jalan Raya Cilegon (Cilegon) (jalan nasional);
c. Ruas Jalan Raya Serang (Cilegon) (jalan nasional);
d. Ruas Jalan Batas Kota Cilegon – Pasauran (jalan nasional); dan
e. Ruas Jalan Lingkar Selatan Cilegon (jalan kota).
2. Kabupaten Serang
a. Ruas Jalan Serdang – Bojonegara – Merak (jalan nasional);
b. Ruas Jalan Batas Kota Cilegon – Batas Kota Serang (jalan nasional);
c. Ruas Jalan Batas Kota Cilegon – Pasauran (jalan nasional);
d. Ruas Jalan Batas Kota Serang – Batas Kabupaten Serang/Tangerang (jalan nasional);
e. Ruas Jalan Cikande – Rangkasbitung (jalan nasional);
f. Ruas Jalan Batas Kabupaten Serang – Batas Kota Pandeglang (jalan nasional);
g. Ruas Jalan Raya Palka (Palima – Pasar Teneng) (jalan provinsi);
h. Ruas Jalan Banten Lama – Pontang (jalan provinsi);
i. Ruas Jalan Pontang – Jenggot (jalan provinsi); dan
j. Ruas Jalan Lingkar Selatan Cilegon (jalan kota).
3. Kota Serang
a. Ruas Jalan Raya Cilegon (Serang) (jalan nasional);
b. Ruas Jalan Letnan Jidun (Serang) (jalan nasional);
c. Ruas Jalan Tb. Suwandi (Serang) (jalan nasional);
d. Ruas Jalan Abdul Hadi (Serang) (jalan nasional);
e. Ruas Jalan KH. Abdul Fatah Hasan (Serang) (jalan nasional);
f. Ruas Jalan Sudirman (Serang) (jalan nasional);
g. Ruas Jalan Raya Pandeglang (Serang) (jalan nasional);
h. Ruas Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto (jalan nasional);
i. Ruas Jalan Syekh Moh. Nawawi Albantani (Pakupatan – Palima) (jalan provinsi);
j. Ruas Jalan Banten Lama – Pontang (jalan provinsi); dan
k. Ruas Jalan Lopang – Banten Lama (jalan provinsi).
4. Kabupaten Lebak
a. Ruas Jalan Cikande – Rangkasbitung (jalan nasional);
b. Ruas Jalan By Pass Rangkasbitung (Jalan Soekarno Hatta Rangkasbitung) (jalan nasional);
c. Ruas Jalan Batas Kota Pandeglang – Batas Kota Rangkasbitung (jalan nasional);
d. Ruas Jalan Muara Binuangeun – Simpang (jalan nasional);
e. Ruas Jalan Simpang – Bayah (jalan nasional);
f. Ruas Jalan Raya Cikande (Jl. Otto Iskandardinata Rangkasbitung) (jalan nasional);
g. Ruas Jalan Raya Cipanas (Rangkasbitung) (jalan nasional);
h. Ruas Jalan Batas Kota Rangkasbitung – Cigelung (Batas Provinsi Jawa Barat) (jalan nasional);
i. Ruas Jalan Maja – Koleang (jalan provinsi);
j. Ruas Jalan Maja – Citeras (jalan provinsi);
k. Ruas Jalan Ciruas – Petir – Warunggunung (jalan provinsi);
l. Ruas Jalan Picung – Malingping – Simpang (jalan provinsi);
m. Ruas Jalan Gunungkencana – Malingping (jalan kabupaten);
n. Ruas Jalan Banjarsari – Cirinten (jalan kabupaten);
o. Ruas Jalan Rangkasbitung – Sajir (jalan kabupaten);
p. Ruas Jalan Maulana Hasanudin (jalan kabupaten); dan
q. Ruas Jalan Rangkasbitung – Gajrug (jalan kabupaten).
5. Kabupaten Pandeglang
a. Ruas Jalan Pasauran – Labuan (jalan nasional);
b. Ruas Jalan A. Yani (Labuan) (jalan nasional);
c. Ruas Jalan Labuan – Simpang Labuan (jalan nasional);
d. Ruas Jalan Simpang Labuan – Saketi (jalan nasional);
e. Ruas Jalan Simpang Labuan – Cibaliung (jalan nasional);
f. Ruas Jalan Cibaliung – Cikeusik – Muara Binuangeun (jalan nasional);
g. Ruas Jalan Citeureup – Tanjung Lesung (jalan nasional);
h. Ruas Jalan Batas Kota Pandeglang – Batas Kota Rangkasbitung (jalan nasional);
i. Ruas Jalan Raya Serang (Pandeglang) (jalan nasional);
j. Ruas Jalan Batas Kabupaten Serang – Batas Kota Pandeglang (jalan nasional);
k. Ruas Jalan Tanjung Lesung – Sumur (jalan provinsi);
l. Ruas Jalan Saketi – Picung (jalan provinsi); dan
m. Ruas Jalan Picung – Munjul (jalan provinsi).
6. Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
Seluruh jaringan jalan di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. (*/red)
#Hukum
