Komentar
Puluhan mahasiswa Cilegon saat menggelar aksi damai di depan Rumdin Walikota Cilegon
CILEGON— Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Robinsar-Fajar yang menjabat periode 2025-2030, puluhan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Rumah Dinas Walikota Cilegon. Senin (23/2/2026).
Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) menyebut, masyarakat memiliki hak konstitusional untuk melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah. Sebagai kota industri strategis, Cilegon seharusnya mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang responsif, pembangunan infrastruktur yang merata, serta kebijakan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
"Namun, berdasarkan temuan dan aspirasi masyarakat di lapangan, masih banyak sejumlah persoalan mendasar yang belum tertangani secara optimal, adapun persoalan yang kami kaji seperti:
1. Infrastruktur yang belum merata
Infrastruktur di Kota Cilegon memiliki peran vital yang melampaui batas wilayah kota, mengingat statusnya sebagai "Kota Baja" dan gerbang utama penghubung Pulau Jawa dan Sumatera tentu prioritas pemerintah seharusnya mengedapankan infrastruktur yang jelas bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, jalan Rusak masih ditemukan di sejumlah titik, termasuk kawasan JLS, Ketileng, dan wilayah lainnya. Drainase yang minim perawatan dan lambat diperbaiki berpotensi memperparah risiko banjir, penerangan Jalan Umum (PJU) yang mati di beberapa titik menimbulkan kerawanan serta mengurangi rasa aman masyarakat, Kondisi ini berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan keselamatan warga," ungkapnya.
"2. Lingkungan Hidup tak sehat
Polusi Udara Kota Industri belum tertangani secara serius. Minimnya alat ukur kualitas udara serta lemahnya pengawasan menjadi ancaman bagi kesehatan publik, Kawasan Kumuh masih menjadi ironi di tengah geliat pembangunan industri, pengelolaan Sampah dinilai belum maksimal dan membutuhkan sistem yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan," sambungnya.
IMC menekankan agar evaluasi kinerja ini tidak sekadar menjadi formalitas administratif, masih banyak persoalan seperti pendidikan, kesehatan, ketenagga kerjaan dan kesejahteraan yang harus ditangani dengan serius oleh pemerintah Kota Cilegon.
"Melihat belakangan lalu banyak sekali kasus KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) BUMD mangkrak dan lain sebagainya, selaku agent of cocial control kami mahasiswa menghimbau agar walikota dan wakil walikota Cilegon untuk menjalankan komitmen anti korupsi dan tidak ada gaya jual beli jabatan, suap/gratifikasi apapun bentuknya. Kami menghimbau jangan sampai BUMD menjadi tempat “bacakan” tanpa perbaikan nyata," tegasnya.
"Terakhir, kami menduga adanya polarisasi pemuda yang seharusnya menjadi ujung tombak dan menjaga kerukunan masyarakat serta belum terwujudnya fasilitas pemuda yang sudah dijanjikan oleh pemerintah Kota Cilegon," tandasnya.
Adapun untuk menindaklanjuti kondisi saat ini, dengan tegas dan perjuangan yang takan pernah pudar kami menuntut:
1. Tuntaskan 7 perogram perioritas.
2. Ciptakan Good Governance yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
3. Kendalikan lingkungan hidup yang aman dan nyaman.
4. Tindak tegas pelaku KKN (Korupsi, kolusi dan Nepotisme)
6. Prioritaskan pembangunan yang berkeadilan, termasuk menghadirkan fasilitas pemuda yang berkeadaban dan produktif.
7. Tepati 17 janji kampanye!
Kota industri harus menjadi kota yang layak huni. Pembangunan bukan hanya soal angka dan proyek, tetapi soal dampak nyata bagi masyarakat.
Dengan kasih menggerakan hati, dengan hati menggerakan tangan,
Khairunnas anfauhum linnas. (*/red)
#Pemerintahan
