Komentar
Ketua Presidium MBB, Rahmatullah (tengah) saat menyatakan pembatalan aksi
SERANG— Presidium Masyarakat Banten Bersatu (MBB) menyatakan membatalkan aksi damai jilid II di PT Samudra Marine Indonesia (SMI) Bojonegara yang rencananya akan digelar pada Hari Jum'at (17/11/2023) ini.
Hal itu tertuang dalam Surat Pernyataan Pembatalan Aksi Damai Jilid II Presidium MBB yang ditujukan kepada pihak kepolisian Polda Banten dan Polres Cilegon pada Rabu (15/11/2023) lalu yang ditanda tangani oleh Ketua Presidium MBB Rahmatullah dan Sekretaris Ade Suryana.
"Kami memutuskan dan bersedia untuk membatalkan Aksi Damai Jilid II yang sedianya akan kami gelar pada hari Jum'at, 17 November 2023," dikutip dari isi Surat Presidium MBB.
Menanggapi hal itu, HRD GA PT SMI Bojonegara, Jummadi ST pembatalan aksi tersebut setelah dilakukan mediasi oleh pihak Polres Cilegon.
"Setelah mediasi oleh Pak Kasat Intel Polres Cilegon, bukan atas dasar inisiatif perusahaan," katanya. Jum'at (17/11/2023).
Jummadi juga mengucapkan apresiasi kepada jajaran kepolisian yang yang turut membantu menjaga iklim investasi yang kondusif. Dan pihak manajemen PT SMI sendiri akan tetap komitmen untuk peduli dan mengutamakan melaksanakan kepentingan umum masyarakat.
"Terimakasih kepada pihak kepolisian khususnya Pak Kasat Intel Polres Cilegon yang sudah berinisiatif untuk mediasi kami dan pihak MBB, karena investasi butuh suasana lingkungan yang kondusif. Dan perusahaan semaksimal mungkin memperhatikan lingkungan sekitar terkait : lingkungan hidup, keselamatan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan, pendidikan, sosial budaya dll," tuturnya.
Sebelumnya, dari informasi yang dihimpun, diketahui beberapa elemen dan paguyuban masyarakat di wilayah Kecamatan Bojonegara dan Puloampel yang mendukung dengan keberadaan PT SMI yang dianggap banyak membawa manfaat bagi masyarakat sekitar, juga rencananya akan menggelar aksi tandingan untuk menolak dan menghalau aksi damai dari presidium MBB tersebut. Sehingga adanya pembatalan aksi pada hari ini, sepertinya sangat tepat untuk menghindari terjadinya konflik horizontal antar massa. (*red)
#Peristiwa
