Komentar
Spanduk sindiran IMC kepada Pemkot Cilegon yang terpasang di JPO yang baru direnovasi oleh Pemkot Cilegon
CILEGON— Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) menyampaikan kritik tajam terhadap Pemerintah Kota Cilegon menyusul bencana banjir besar yang melumpuhkan aktivitas masyarakat yang tersebar diberbagai wilayah kecamatan pada 7-8 Maret 2026.
Ketua Umum IMC, Ahmad Maki menyebut, banjir ini tercatat merendam setidaknya 4 kecamatan dengan ketinggian air yang bervariasi antara 50 cm hingga 1,2 meter, yang mencerminkan kegagalan pemerintah dalam melaksanakan langkah mitigasi preventif. Dampak kerusakan yang terjadi sangat masif, di mana sektor permukiman mencatat ribuan rumah terdampak, termasuk sekitar 834 rumah di Perumahan Metro Cilegon, serta kondisi serupa di Lingkungan Ramanuju Baru, Cibeber (PCI), dan Grogol. Fasilitas publik pun tidak luput dari bencana; RSUD Cilegon terendam banjir hingga memaksa evakuasi pasien ke Ruang Poli, sementara 13 sekolah melaporkan kerusakan akibat air masuk ke ruang kelas.
"Secara infrastruktur, robohnya tembok rumah dinas Walikota Cilegon yang menimpa mobil warga serta pemadaman listrik di wilayah PCI menjadi bukti nyata bahwa Cilegon sedang berada dalam kondisi darurat infrastruktur.
Tragedi tahunan ini menunjukkan adanya ketimpangan prioritas yang fatal dalam kebijakan pembangunan daerah," ungkapnya. Senin (9/3/2026).
"Berdasarkan data LPSE Kota Cilegon, pemerintah telah merampungkan Perencanaan Masterplan Jaringan Sungai dan Drainase (Kode Lelang: 13058318) dengan anggaran Rp.997.113.000,00 dari APBD 2024. Namun, alih-alih merealisasikan blueprint tersebut, pemerintah dinilai lebih fokus pada pembangunan estetika seperti taman kota. Sebagai bentuk protes, IMC telah memasang spanduk di titik strategis bertuliskan: “INVESTASI CAIR, CILEGON BANJIR”. Aksi ini menegaskan bahwa pertumbuhan investasi tidak ada artinya jika keamanan bagi rakyat dan jika tidak dibarengi dengan pembangunan drainase yang sistemis," sambung Maki, membeberkan.
M. Bagus Adnan, Sekretaris Jenderal Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC), menambahkan soal tidak jelas dan strategis dan langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.
"Kami memandang adanya ketimpangan prioritas yang sangat fatal. Pemerintah Kota Cilegon seolah lebih bangga membangun taman dan mengejar estetika kota, sementara kebutuhan mendasar warga akan sistem drainase yang mumpuni diabaikan. Blueprint drainase senilai hampir satu miliar rupiah dari uang rakyat seharusnya menjadi solusi nyata, bukan sekadar dokumen formalitas untuk memenuhi syarat administratif. Spanduk 'Investasi Cair, Cilegon Banjir' adalah peringatan bahwa investasi datang triliunan rupiah tidak ada artinya jika pemerintah gagal melindungi rakyatnya dari banjir di titik yang sama setiap tahunnya. Kami menuntut realisasi fisik dari masterplan tersebut secara transparan, bukan sekadar tindakan tambal sulam pasca-bencana," paparnya
Untuk itu, IMC mendesak Pemerintah Kota Cilegon, khususnya Dinas PUPR, untuk segera mengimplementasikan blueprint drainase yang telah dibuat secara menyeluruh dan menghentikan gaya kepemimpinan reaktif yang hanya sibuk melakukan perbaikan setelah kerusakan terjadi.
"Tanggung jawab pemerintah adalah memastikan sistem pencegahan berjalan sebelum hujan turun, bukan sekadar melakukan liputan "gerak cepat" saat warga sudah terendam banjir," tandasnya. (*/red)
#Peristiwa
