Komentar
Akademisi Cilegon, Ahmad Munji
CILEGON— Setelah tanggapan Ketua Umum PB Al Khairiyah Ali Mujahidin (Haji Mumu) tentang rencana kucuran dana sebesar Rp 4,93 Triliun untuk PT KRAS. Akademisi Cilegon, Ahmad Munji juga angkat bicara, ia menilai adanya potensi berbahaya bagi kepentingan bangsa dan negara karena rekam jejak berbagai dugaan Mega Korupsi di KRAS selama ini.
Ahmad Munji membenarkan pandangan Ketua Umum PB Al Khairiyah Ali Mujahidin tentang kondisi KRAS selama ini. Menurut Munji masih banyak potensi masalah besar yang begitu banyak di tubuh KRAS selama ini yang mungkin bukan merupakan rahasia umum dan belum terungkap.
"Misalkan potensi persoalan hukum penjualan PT.KDL dan PT.KTI yang semula statusnya merupakan anak perusahan, kemudian diduga dijual obral murah 3,2 triliun kepada pihak swasta yaang diduga dilakukan dengan cara direkayasa di down grade dulu statusnya dari status anak perusahan kemudian dibuat menjadi cucu perusahan hingga kemudian dijual," ungkapnya. Jum'at (26/12/2025).
"Sebelum mengucurkan dana segar Rp4,93 triliun ada baiknya Danantara menanyakan dulu kemana hasil penjualan PT.KTI dan PT.KDL yang cara penjualannya diduga direkayasa di down grade dulu tersebut? Kalau yang Rp 2 triliun untuk pembayaran cicilan hutang KRAS Rp35 triliun, kemana sisanya yang 1,2 Trilyun? Selain itu bagaimana dengan saham KRAS di perusahan JV Krakatau Posco selama ini ? Apa untung bagi KRAS ? Bagaimana juga persoalan triliunan dana KRAS pasca projek rottary kilen di Kalimantan ? Bagaimana juga persoalan harga murah jasa pelabuhan pada PT.KBS anak perusahan yang berbeda perlakuan terhadap Castomer lain ? Berapa kerugian KRAS dari Miss managemen selama ini ? Bagaimana mana budaya Korupsi yang begitu besar di KRAS ? Lalu untuk apa 4,93 trilyun yang di harapkan dari Danantara ? Apakah untuk bacakan bacakan para bos KRAS yang katanya Bos "Japrem" itu ?," beber Munji.
Lebih lanjut, Munji juga menyoroti soal rencana PHK besar- besaran dan dugaan pembantaian komisaris - komisaris lokal di KS Group.
"Menurut pandangan kami diduga hanya merupakan akal-akalan mencari Playing Victim atau pihak yang seolah disalahkan atas bangkrutnya pabrik baja KRAS. Padahal yang selama ini jadi tikus -tikus yang menggerogoti hingga pabrik baja KRAS itu bangkrut saya pastikan "Bukan Komisaris lokal", atau "bukan ratusan orang yang akan di PHK , yang rencananya akan dijadikan tumbal - tumbal itu. Dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme KRAS itu saya pastikan justru dilakukan oleh oknum pejabat pejabat penting di KRAS," tegas Munji.
"Saya setuju dengan kesimpulan pandangan Ketua Umum PB Al Khairiyah , sebaiknya pihak Danantara Kaji rencana suntik dana segar Rp 4,93 triliun untuk KRAS dan jangan juga KRAS jadikan rencana PHK ratusan buruh, karyawan atau komisaris unsur lokal sebagai alas kaki playing victim hanya untuk akali Danantara. Danantara tidak boleh diakal- akali oknum pejabat KRAS yang ingin dapat dana segar, jika potensinya akan merugikan bangsa dan negara di masa yang akan datang," sambung Munji.
"Perlu waspada dan jeli rekam jejak bahwa KRAS selama ini terlalu banyak digarong dan dirampok oknum oknum pejabat pentingnya. Sehingga jangan sampai misalkan kucuran Danantara yang Rp 4,93 triliun juga berpotensi ikut jadi bahan bacakan seperti para rampok dan garong garong KRAS sebelumnya," tutupnya. (*/red)
#Industri
