Kecam Pernyataan Pejabat Pemkot Cilegon Terhadap LSM, Gempita: Jangan Buat Gaduh, Laporkan Saja!

!

CILEGON – Ucapan kontroversial pejabat Pemerintah Kota Cilegon soal Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di media online beberapa hari lalu, mendapat tanggapan serius

Diketahui, pejabat Pemkot Cilegon menyatakan keluhan sekaligus mengkritik oknum-oknum LSM dan Ormas yang mereka klaim kerap meminta uang untuk kepentingan pribadi. Sehingga pernyataan tersebut mendapat kecaman dan tantangan. Diantaranya dari Ketua DPD Generasi Muda Peduli Tanah Air  (Gempita) Kota Cilegon, Rahmatulloh.

Menyikapi ucapan pejabat yang enggan menunjukan identitasnya itu, Rahmatulloh mengecam keras pernyataan pejabat Pemkot yang menurutnya hanya akan menambah kegaduhan di tengah masyarakat. Ia menganggap bahwa keluhan tersebut tidak mewakili seluruh LSM atau Ormas yang ada, dan justru merugikan citra organisasi-organisasi tersebut secara keseluruhan.

“Jangan membuat gaduh! Jika ada oknum LSM atau Ormas yang merugikan, seharusnya laporkan saja ke pihak berwenang. Tidak perlu berkoar-koar di media,” tegas Rahmatulloh, Minggu, (24/8/2025).

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung langkah tegas jika ada anggota LSM atau Ormas yang terbukti melakukan praktik tidak etis. Namun, ia meminta agar tidak ada generalisasi yang melibatkan seluruh pegiat organisasi sosial kontrol.

"Jika ada oknum yang salah, tunjukkan saja siapa mereka! Kami juga akan tindak tegas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) kami. Jangan sampai satu atau dua oknum merusak citra besar organisasi yang sudah bekerja dengan niat baik," tambahnya.

Rahmatulloh merasa bahwa pernyataan tersebut bisa merusak hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menurutnya, hubungan yang sudah terjalin dengan baik seharusnya tidak diganggu dengan isu yang tidak jelas.

Adapun pejabat Pemkot Cilegon yang mengeluhkan adanya praktik tak etis dari oknum LSM dan Ormas yang sering meminta uang untuk kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan aktivis kontrol sosial terus bergulir menjadi isu di tengah kalangan masyarakat Cilegon. Tindakan ini disebut sebagai bentuk pemerasan yang merugikan banyak pihak, khususnya dalam upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Namun, para aktivis LSM dan Ormas menilai bahwa keluhan ini perlu disikapi dengan hati-hati. Mereka mengingatkan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh oknum harus diselesaikan sesuai mekanisme hukum, dan tidak perlu dibesar-besarkan untuk menggeneralisasi seluruh organisasi yang ada.

Pernyataan tersebut memicu reaksi dari banyak pihak, yang menganggap bahwa ada upaya untuk mencoreng citra LSM dan Ormas yang selama ini berperan penting dalam mengawal kebijakan pemerintah serta menjadi mitra strategis dalam pembangunan di Kota Cilegon. (*/red)