Aktivis Cilegon Pertanyakan Transparansi Program Pokmas di Era Robinsar-Fajar yang Tidak Realisasikan Promasif Media

Iklan Semua Halaman

Aktivis Cilegon Pertanyakan Transparansi Program Pokmas di Era Robinsar-Fajar yang Tidak Realisasikan Promasif Media

Rabu, 22 Oktober 2025

Illustrasi

CILEGON— Pelaksanaan proyek infrastruktur Pemerintah Kota Cilegon di 43 kelurahan yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas), di tahun 2025 ini mendapat sorotan elemen masyarakat.

Pasalnya ada Pengurus  Pokmas di beberapa kelurahan yang dikabarkan tidak merealisasikan promasif atau publikasi kegiatan di media massa.


"Jelas kami pertanyakan transparansinya, karena di era kepemimpinan walikota sebelumnya ada kewajiban Pokmas mempublikasikan kegiatan ke media. Sehingga masyarakat jadi tahu apa saja kegiatannya dan berapa anggarannya. Dan infonya tahun ini, ada Pokmas yang tidak merealisasikan anggaran untuk promasif media," ungkap Ketua LSM Japati Kota Cilegon, Ari Hermawan. Rabu (22/10/2025).

Meski demikian, ia mengaku masih mendapati Pokmas di beberapa kelurahan yang masih menjalankan promasif. Untuk itu menyikapi keganjilan tersebut, pihaknya akan menyurati OPD terkait di Pemkot Cilegon.

"Dari informasi yang kami himpun, masih ada Pokmas yang jalankan promasif. Kalau tidak salah realisasi Pokmas tahun ini kan Juklak Juknis Tahun Anggaran  2024, sesuai pengajuan, dan di dalamnya masih tercantum promasif kalau emang tidak kena pangkas anggaran. Pertanyaannya, kenapa masih ada Pokmas yang menjalankan promasif?," Tentunya hal ini akan kami pertanyakan ke Bappeda Cilegon," tegas aktivis yang akrab di sapa Dumung ini.

Selain itu, ia juga menyayangkan di era kepemimpinan baru Robinsar-Fajar ini, hanya sekian persen program Pokmas yang bisa direalisasikan. Sehingga hal itu menuai diskriminasi atau kecemburuan sosial  pembangunan di wilayah kelurahan.

"Infonya di kepimpinan Robinsar-Fajar tahun ini cuma termin pertama saja yang dilaksanakan atau hanya  40 persen dari usulan yang sudah ditetapkan. Padahal di era walikota lama sama rata, Rp 100 juta/ RW. Ini sekarang gimana bukannya ditambah kok malah berkurang pembangunan untuk masyarakat ? Kan ada lebih dari separuh lingkungan di kelurahan yang tidak mendapat realisasi dari usulan pembangunan," ungkapnya.

Salah satu Ketua Pokmas Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsAppnya mengakui bahwa pihaknya tidak merealisasikan promasif.

"Giat Pokmas baru mulai. Tahun ini gak ada promasif," jawabnya, singkat. (*/red)

#Pembangunan
close