Komentar
Aktivis Pemerhati Pembangunan Cilegon, Kang Ade
CILEGON— Banyaknya kegiatan proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD Kota Cilegon di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menuai sorotan dari elemen masyarakat di kota industri tersebut.
Pasalnya, meski bukan tender didapati banyak proyek APBD Kota Cilegon yang dikerjakan oleh pengusaha luar Cilegon. Sehingga daya serap tenaga kerja lokal jadi minim dan keuntungan jasa dari proyek tersebut tidak dinikmati oleh masyarakat Cilegon.
Diketahui, dari informasi yang dihimpun beberapa proyek yang dikerjakan oleh pengusaha luar dan sepertinya non tender atau E-Katalog di beberapa OPD, seperti perbaikan Jalan Purbaya 3, Perbaikan Jalan Pasir Angin dan Jalan Bonakarta, Pengecatan Gedung Dinkes Cilegon, Pembangunan Toilet SDN Panggung Rawi I, SMPN 12 dan sebagainya.
"Kenapa proyek PL (Penunjukan Langsung) saja pejabat dinas nunjuk kontraktor luar? Coba kalau kontraktor Cilegon, tenaga kerja juga orang Cilegon, jadi APBD bisa mengurangi pengangguran di Cilegon. Ini mah pekerjaan PL ngecet kantor aja yang kerja saya ajak ngomong bahasa Cilegon gak bisa, berarti kan yang kerja juga bukan orang Cilegon," ungkap Aktivis Pemerhati Pembangunan, Ade. Rabu (12/11/2025).
"Dengan adanya sistem E-Katalog masyarakat juga bingung itu proyek lelang atau penunjukan. Harusnya pejabat dinas umumkan ke media soal urgensi proyek itu apa dan sebagainya, bahwa itu non tender agar masyarakat bisa tahu, karena kalau E- Katalog kan tidak semua orang bisa akses ke sistem. Dan perlu dicatat, sudah ada pengusaha lokal yang lolos E- Katalog 6," imbuhnya.
Ade juga menyayangkan kebijakan pemerintah daerah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada pengusaha lokal. Serta masih minimnya dilibatkannya pelaku usaha lokal dalam berbagai proyek pembangunan, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun kegiatan industri swasta dan BUMN.
"Kami mengapresiasi langkah-langkah pembangunan yang dilakukan walikota. Tapi tolong, jangan ada perlakuan seperti anak tiri terhadap pelaku usaha loka dan jangan turuti 'pembisik'. Kalau emang serius mau mengurangi pengangguran di Cilegon, harusnya Walikota Cilegon tegur kalau perlu diganti itu Kadis-Kadis yang menunjuk pengusaha luar dalam proyek APBD non tender,. Karena lazimnya kontraktor punya main power atau tenaga kerja dari orang sekitarnya. Terus kalau orang lokal Cilegon yang dapat proyek, tunaikan zakat juga ke orang Cilegon. Jadi kalau serius mau sejahterakan masyarakat Cilegon optimalkan proyek APBD non tender untuk pengusaha lokal Cilegon,” bebernya tegas.
Aktivis yang akrab disapa Kang Ade ini menyebut, banyak pengusaha lokal Cilegon yang sudah mampu bersaing di berbagai sektor, termasuk dalam industri besar.
"Ada yang aktif di pengadaan pemerintah, LPSE, jasa, hingga penyedia barang. Semua harus diberi ruang secara adil. Terhadap para pelaku usah lokal.
Jangan hanya jadi penonton bagaimana tidak semakin meningkatnya pengangguran jika tak ada ruang untuk mereka. Melihat banyaknya proyek pembangunan di wilayahnya sendiri tapi tidak bisa ikut menikmati," ucapnya.
Kang Ade berharap, Pemerintah Kota Cilegon membuka ruang dialog yang lebih inklusif dengan pemangku kepentingan lokal, termasuk pengusaha lokal harus tumbuh di rumahnya sendiri.
"Jangan cuma jadi penonton. Pemerintah harus hadir sebagai fasilitator dan pengayom untuk masyarakat," tandasnya.(*/red)
#Pembangunan
