Komentar
SERANG – Polemik pernyataan berbeda antara Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, Zaldi Dhuhana, dan Wakil Bupati Serang, Najib Hamas, terkait sumber pendanaan kegiatan retreat pejabat eselon II, menjadi sorotan serius publik.
Aliansi Mahasiswa Bergerak dan Griliya yang dipimpin oleh Rohmat Hidayatullah menilai bahwa perbedaan pernyataan tersebut bukan sekadar persoalan komunikasi biasa, melainkan menyangkut integritas tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Serang.
"Dalam pernyataannya, Sekda menyebut kegiatan tersebut dibiayai melalui dana CSR Bank BJB, sementara Wakil Bupati menyatakan bersumber dari BKPSDM yang berarti menggunakan APBD. Kontradiksi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah terjadi miskomunikasi serius di level pimpinan daerah, atau terdapat upaya framing narasi untuk meredam persepsi negatif publik?," kata Rohmat. Senin (22/2/2026).
Kedua kemungkinan tersebut dinilai Rohmat sama-sama problematik. Pemerintahan yang sehat semestinya memiliki satu data, satu informasi, dan satu narasi yang akuntabel.
"Sorotan Terhadap Sumber Anggaran
Jika benar menggunakan dana CSR, maka perlu dijelaskan:
Apakah penggunaan CSR untuk kegiatan internal pejabat sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan?," tegasnya.
"Apakah tidak terjadi potensi konflik kepentingan, mengingat Pemkab memiliki penyertaan modal pada Bank BJB?," sambungnya.
Bagaimana mekanisme pencatatan, pengawasan, dan audit dana tersebut?
CSR pada prinsipnya
diperuntukkan bagi kepentingan sosial masyarakat, bukan pembiayaan kegiatan internal birokrasi.
"Namun jika benar menggunakan APBD melalui BKPSDM, maka muncul pertanyaan lain:
Apakah kegiatan retreat tersebut merupakan prioritas di tengah kebutuhan masyarakat yang mendesak?," ungkap Rohmat
"Mengapa sejak awal muncul narasi bahwa tidak menggunakan APBD?
Apakah ada kekhawatiran publik akan menilai kegiatan tersebut sebagai pemborosan anggaran?
Menutupi atau tidak menjelaskan secara terang sumber anggaran justru memperbesar kecurigaan publik," bebernya.
Tuntutan Aliansi
Aliansi Mahasiswa Bergerak dan Griliya menyatakan sikap:
1. Mendesak Pemkab Serang memberikan klarifikasi resmi dan tertulis terkait sumber pendanaan kegiatan retreat tersebut.
2. Membuka dokumen resmi sumber anggaran beserta rincian penggunaannya kepada publik.
3. Menjelaskan urgensi dan dasar kebijakan pelaksanaan kegiatan tersebut.
4. Menjamin transparansi dan akuntabilitas sesuai prinsip good governance.
Menurut Rohmat Hidayatullah, transparansi bukan hanya soal legalitas, tetapi juga soal etika penggunaan uang publik. “Setiap rupiah yang digunakan, baik dari APBD maupun sumber lain, adalah amanah yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada rakyat,” tegasnya.
Aliansi menegaskan bahwa kontrol sosial merupakan bagian dari tanggung jawab mahasiswa dalam menjaga integritas pemerintahan daerah. Publik berhak mendapatkan informasi yang jelas, terbuka, dan konsisten.
"Karena pada akhirnya, jabatan adalah amanah. Dan amanah menuntut kejujuran serta keterbukaan kepada rakyat," tandasnya (*/red)
#Pemerintahan
