Komentar
SERANG— Gubernur Banten Andra Soni menerima dua Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan dan Kinerja Semester II Tahun 2025 dari BPK Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Banten. Dua LHP tersebut adalah pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta efektivitas pengelolaan Bank Banten Tahun 2024 hingga triwulan III Tahun 2025.
"Hasil pemeriksaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan tata kelola keuangan daerah,” kata Andra Soni di Aula BPK Perwakilan Provinsi Banten, Senin (23/2/2026).
Andra Soni menuturkan, hasil pemeriksaan tersebut memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kepatuhan terhadap regulasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Termasuk gambaran efektivitas sistem pemungutan pajak dan retribusi, akurasi pencatatan dan pelaporan, serta beberapa hal lain yang perlu ditindaklanjuti.
Terkait pemeriksaan kinerja Bank Banten, Andra Soni menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Hasil pemeriksaan memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas operasional, efisiensi manajemen, kategori risiko serta kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
"Hasil pemeriksaan ini akan menjadi informasi penting bagi pemerintah daerah sebagai pemegang saham untuk memastikan bahwa Bank Banten dikelola secara sehat, kompetitif, dan berdaya saing," imbuhnya.
Selain itu, Andra Soni juga menegaskan, pihaknya telah menetapkan tim untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Hal tersebut sebagai bentuk respons pemerintah daerah atas rekomendasi yang disampaikan.
“Kami akan segera menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah terkait, khususnya Badan Pendapatan Daerah dan Inspektorat, untuk menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, gubernur juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Banten untuk memiliki komitmen yang sama dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Lantaran kualitas tata kelola keuangan daerah menentukan tingkat kepercayaan publik, investor, dan seluruh pemangku kepentingan.
"Saya mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk menjadikan tindak lanjut rekomendasi BPK sebagai gerakan bersama untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Banten adalah pemerintah yang responsif, akuntabel, dan berorientasi perbaikan yang berkelanjutan," ajaknya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten Firman Nurcahyadi menjelaskan, LHP Semester II Tahun 2025 terdiri dari sembilan entitas pemeriksaan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan program nasional dan daerah.
“Dari delapan laporan itu, dua merupakan tematik nasional, antara lain ketahanan pangan dan pembangunan manusia, termasuk penanganan tuberkulosis. Selain itu, dilakukan pemeriksaan atas pendapatan asli daerah, badan usaha milik daerah, bank pembangunan daerah, serta infrastruktur di Kota Tangerang,” ujarnya.
Secara umum, kata Firman, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa entitas yang diperiksa telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meski demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, baik dari sisi kepatuhan maupun kinerja.
Terkait dengan efektivitas pengelolaan operasional Bank Banten, Firman menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan bertujuan untuk mendorong penguatan pengelolaan agar semakin sehat. Termasuk mampu menjadi bank pembangunan daerah yang kuat di Banten.
"Karena kita mau mendorong Bank Banten untuk menjadi jauh lebih baik. Sehingga instrumen-instrumen di dalam pelaksanaan pengelolaan bank itu yang kita berikan masukan rekomendasi seperti itu," katanya.
Selanjutnya, Firman berharap dari LHP tersebut, pemerintah daerah dapat menindaklanjutinya sesuai waktu yang telah ditentukan. "Kalau itu 60 hari sesuai ketentuan undang-undang,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim menyampaikan, hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan evaluasi dan motivasi bersama untuk memperkuat tata kelola, termasuk penguatan BUMD dan Bank Banten. Ia berharap pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Banten juga dapat memberikan dukungan penguatan Bank Banten.
“Kebersamaan menjadi kunci. Jika ingin besar, Bank Banten harus didukung bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Banten,” pungkasnya. (*/red)
#Pemerintahan
