Para narasumber Diskusi Publik yang digelar FAMS
SERANG— Forum Aktivis Muda Serang (FAMS) sukses menggelar kegiatan diskusi publik bertajuk “Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Hj. Ratu Rachmatu Zakiyah dan Najib Hamas” sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal jalannya pemerintahan di Kabupaten Serang.
Acara diskusi publik berlokasi di salah satu Villa di Kecamatan Ciomas Senin (25/5/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, di antaranya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Bapperida, Bapenda, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta DPMPTSP. Dan di hadiri juga oleh Dede Rohana Putra Wakil Komisi III DPRD Provinsi Banten, Ajiji S. Pd anggota Komisi III DPRD Kabupaten Serang
Sekretaris FAMS, Dansi Marwan menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata FAMS dalam mengawal tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang baik (good governance).
“Kami meyakini bahwa untuk menuju daerah yang lebih baik, harus ada kontrol dari masyarakat sipil sebagai mitra pengawas pemerintah. Kehadiran FAMS adalah bagian dari upaya tersebut,” ujar Dansi Marwan dalam forum diskusi.
Ia mengatakan, pemerintah daerah yang saat ini dipimpin oleh Ratu Rachmatu Zakiyah dan Najib Hamas memiliki visi besar melalui jargon Serang Bahagia. Namun menurutnya, masyarakat tetap perlu mempertanyakan sejauh mana kebahagiaan tersebut benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Kami sebagai masyarakat akan terus bertanya, kebahagiaan ini untuk siapa? Apakah hanya dirasakan segelintir orang saja tanpa menyentuh masyarakat akar rumput,” tegasnya.
FAMS menilai bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan tidak boleh hanya dirasakan oleh kalangan elit pemerintahan semata, melainkan harus benar-benar hadir di tengah masyarakat kecil.
“Kami tidak ingin kebahagiaan ini hanya dirasakan oleh menterinya saja, bupati dan wakil bupatinya saja, kepala dinas maupun DPRD-nya saja. Kebahagiaan itu harus menyentuh masyarakat akar rumput,” lanjutnya.
Dalam refleksi satu tahun kepemimpinan tersebut, FAMS juga menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang dinilai belum terselesaikan, salah satunya praktik pungutan liar (pungli) di tingkat desa. Padahal, pemerintah daerah telah memiliki Satgas Pungli.
“Masih adanya dugaan pungli di desa menjadi catatan penting bagi kami. Maka dari itu FAMS hadir sebagai mitra pengawas agar tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih baik dan transparan,” katanya.
Selain itu, FAMS juga menekankan pentingnya penguatan ruang partisipasi pemuda dan mahasiswa di tingkat kecamatan. Menurut Dansi, selama ini pembinaan yang dilakukan pemerintah melalui Kesbangpol dinilai belum menyentuh kelompok mahasiswa primordial secara maksimal.
“Kami sudah beberapa kali memberikan masukan agar ada pembinaan terhadap mahasiswa primordial, jangan hanya fokus kepada ormas saja. Namun sampai hari ini belum ada progres nyata,” pungkasnya.
Melalui kegiatan diskusi publik ini, FAMS berharap kritik dan masukan dari masyarakat sipil dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Serang agar pembangunan dan kebijakan yang dijalankan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. (*/red)
#Pembangunan
Komentar