Ketika Listyo Jadi Panggung Kepahlawanan Suyudi di Hadapan Prabowo

Kapolri Suyudi Ario Seto menghadapi risiko kehilangan kepercayaan sebagian anggota apabila penanganan perkara Listyo Sigit Prabowo dipersepsikan sebagai penyingkiran pendahulu untuk memperkuat kekuasaan sendiri.

Bagi mereka yang memiliki kedekatan dengan Listyo, langkah Suyudi dapat dibaca sebagai pembalikan kesetiaan setelah pergantian kepemimpinan.

Pernyataan Yusril Ihza Mahendra bahwa Presiden Prabowo mengetahui dugaan penyadapan melalui laporan Suyudi menempatkan Kapolri dalam posisi yang sensitif. Ia menjadi penyampai perkara yang menyeret mantan pemimpin institusinya kepada Presiden.

Keterangan tersebut memastikan adanya laporan, tetapi belum menjelaskan motif pribadi maupun keseluruhan bukti perkara.

Di situlah beban kepemimpinan Suyudi membesar. Ia perlu menunjukkan bahwa kewenangannya digunakan secara adil. Jika perkara ini lebih terlihat sebagai panggung untuk membuktikan kesetiaan kepada penguasa, kesan pengkhianatan terhadap pendahulu akan semakin sulit dibendung.

Dalam institusi yang menjunjung hubungan komando, kesan bahwa seorang penerus berbalik menyerang pendahulunya dapat meninggalkan kerusakan panjang.

Anggota akan menilai bagaimana pemimpinnya memperlakukan orang yang telah kehilangan kekuasaan. Dari perlakuan itu, mereka membayangkan bagaimana dirinya kelak diperlakukan.

Risikonya adalah tumbuhnya kepatuhan yang disertai ketakutan. Anggota tetap menjalankan perintah, tetapi mulai menahan keterbukaan. Mereka lebih sibuk menjaga posisi daripada menyampaikan keadaan sebenarnya.

Kondisi seperti ini merupakan ancaman bagi kepemimpinan, meski belum ada bukti terbuka bahwa itulah keadaan internal Polri saat ini.

Beban tersebut akan bertambah apabila anggota yang pernah bekerja bersama Listyo ikut dicurigai hanya karena hubungan kedinasannya. Tanggung jawab hukum melekat pada tindakan masing-masing.

Menjadikan kedekatan dengan mantan pimpinan sebagai alasan memperlakukan seseorang secara berbeda akan memperkuat persepsi bahwa perkara ini sedang digunakan untuk membersihkan gerbong lama.

Suyudi juga tidak dapat menggantungkan kewibawaannya pada penerimaan Presiden terhadap laporannya. Kedekatan dengan pusat kekuasaan memberi kekuatan politik, sementara kepercayaan anggota bergantung pada konsistensi sikap.

Pemimpin yang keras terhadap kelompok pendahulu tetapi lunak terhadap lingkarannya sendiri akan merusak kehormatannya dengan tangannya sendiri.

Meski demikian, loyalitas kepada Listyo tidak memberikan kekebalan dari proses hukum. Listyo sendiri pernah meminta anggota menolak perintah yang melanggar hukum dan berani mengingatkan atasan. Prinsip itu mengikat seluruh anggota, termasuk mereka yang kini menangani perkara mantan Kapolri.

Karena itu, ujian terberat Suyudi adalah membuktikan bahwa ketegasannya berlaku terhadap siapa pun. Bukti perkara perlu mampu menjawab tuduhan. Perlakuan terhadap anggota perlu memperlihatkan keadilan. Komunikasi pimpinan perlu menjaga kehormatan institusi tanpa mendahului pembuktian kesalahan seseorang.

Sebutan pengkhianat mungkin muncul dari mereka yang merasa ditinggalkan. Namun, ancaman paling berat bagi Suyudi adalah apabila anggota mulai percaya bahwa kesetiaan di bawah kepemimpinannya hanya dihargai selama berguna bagi kekuasaan.

Suyudi dapat memperoleh penghormatan karena jabatannya. Untuk memperoleh kepercayaan, ia perlu membuktikan wataknya. Pangkat bisa membuat anggota memberi hormat, tetapi tidak bisa memaksa mereka menaruh percaya. (*/r)

Jakarta, 4 November 2026*