Himpunan Alumni KNPI Banten : Kegenitan atau Politisasi ?

Menyimak gebragan pembentukan Himpunan Alumni KNPI Banten yang dibentuk oleh para mantan atau alumni, patut diapresiasi jika itu sebagai wadah silaturahmi di antara mantan Aktifis KNPI. Tapi patut di waspadai bila ini merupakan kendaraan untuk alat  politik tertentu di bumi Banten. Maka jika tujuannya kepentingan sesaat hemat saya lebih baik bubarkan saja.

Tentu kami menyadari bahwa kondisi KNPI saat ini terpecah beberapa kubu di level nasional ada 5 Versi kepemimpinan yang masing-masing turunan dibawahnya pun otomatis ada terbentuk kepengurusan. Bahkan di wilayah Provinsi Banten pun sudah terbentuk lama ada 3 kubu kepengurusan yaitu 1.DPD KNPI Banten Versi A. Jayani,SH /Dr.H.Ali Hanafiyah (Menguasai Kantor sekretariat Hibah Dari Gubernur Hj.Ratu Atut Chosiyah saat itu)  2. DPD KNPI Banten Versi H.Rano Alfath(Kantor sekretariat tersendiri kontrakan) 3.H.Dwi Noprian,SH.(Kantor sekretariat sendiri kontrakan).

Dari 3 kubu Versi tersebut mengklaim masing-masing punya status organisasi yang legal punya berbadan hukum yang di tetapkan oleh Menhukam RI, pertanyaanya, siapa yang lebih punya legalitas dan kenapa terjadi apakah Pemerintah lebih suka memelihara organisasi kembar agar mudah di interpensi ? Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan ini pun bisa terjadi di kalangan Alumni KNPI Banten Bahkan di daerah lain pun akan terjadi membentuk kubu lain. Wadah Alumni KNPI Banten tandingan,untuk mencegah semua itu hendaknya harus bersikap piawai lebih mengakomodir semua potensi kader setidaknya utamakan yang berasal dari Kelompok Cipayung  yang merupakan penggagas berdirinya KNPI tahun 1973, kalau melupakan maka saya meyakini ini akan terjadi pembelahan karena kelompok Cipayung selain penggagas juga  rata-rata punya jam terbang dalam strategi dan taktik dalam organisasi.

Yang tentu harus diingat bahwa dibentuknya KNPI tahun 1973 merupakan satu-satunya wadah berhimpunnya organisasi ektra kemahasiswaan, kepemudaan dan pontensi pemuda  bukan elitis atau organisasi kelompok tentu sebagai penguasa. Semoga  ini menjadi pemikiran bersama agar bersikap lebih arif bijaksana mengutamakan kemaslahatan dalam merawat bersamaan dan keragaman sehingga tetap harmonis bukan memukul tapi hendaknya merangkul. (*/)

(*/) MULHKY ZULFIKAR