Komentar
Ketua GMNI Tangsel Kriston Haluya Situmorang
TANGSEL – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tangerang Selatan menyatakan sikap tegas untuk *memboikot pelaksanaan Musrenbang Tematik Kepemudaan RKPD Tahun 2027 dengan Nomor :000.7.2.4/475/BAPPELITBANGDA/2026* apabila proses dan mekanisme penyelenggaraannya tidak dilakukan secara inklusif dan transparan.
Sikap ini muncul setelah GMNI Tangsel menilai bahwa proses Musrenbang Tematik Kepemudaan yang akan digelar Pemerintah Kota Tangerang Selatan diduga hanya mengakomodir segelintir organisasi tertentu, tanpa melibatkan secara luas organisasi kepemudaan, mahasiswa, serta komunitas independen di Kota Tangerang Selatan.
Padahal, Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebelumnya menyampaikan bahwa forum Musrenbang Pemuda akan menjadi ruang partisipasi terbuka bagi generasi muda untuk menyampaikan gagasan pembangunan.
Selain itu, Walikota Tangerang Selatan, *Benyamin Davnie*, juga pernah menegaskan pentingnya peran pemuda agar tidak hanya menjadi pelengkap seremonial, melainkan terlibat aktif dalam pembangunan daerah. Pada portal berita RMBanten.
Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan partisipasi yang justru bertentangan dengan semangat tersebut.
Ketua GMNI Tangsel Kriston Haluya Situmorang dalam keterangannya menyampaikan:
“Musrenbang Kepemudaan seharusnya menjadi ruang demokratis bagi seluruh elemen pemuda. Jika hanya dihadiri oleh kelompok tertentu, maka forum ini kehilangan legitimasi sebagai wadah partisipasi publik," ujarnya. Minggu (29/3/2026).
Lebih lanjut, GMNI menyoroti rencana pelaksanaan Musrenbang Pemuda yang akan digelar oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam waktu dekat di lingkungan Puspemkot, yang disebut hanya mengundang puluhan peserta terbatas.
"GMNI menilai bahwa langkah tersebut berpotensi mencederai prinsip partisipasi luas dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, yang seharusnya menyerap aspirasi dari seluruh elemen pemuda secara representatif," tegasnya.
"Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, *Pilar Saga Ichsan*, sebelumnya juga mengajak pemuda untuk berkolaborasi aktif dalam pembangunan dan merumuskan program bersama agar tepat sasaran. Pada portal berita berita.tangerangselatan," sambungnya.
GMNI menilai bahwa ajakan tersebut harus diwujudkan secara konkret, bukan hanya dalam narasi, tetapi juga dalam praktik kebijakan yang inklusif.
Tuntutan GMNI Tangsel:
1. Membuka kembali proses undangan Musrenbang Kepemudaan secara transparan dan inklusif.
2. Melibatkan seluruh organisasi kepemudaan, OKP, BEM, komunitas, serta kelompok independen lainnya.
3. Menjamin hasil Musrenbang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi pemuda Tangsel secara luas.
Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, GMNI Tangsel menyatakan siap untuk:
1. Memboikot kegiatan Musrenbang Tematik Kepemudaan.
2. Melakukan aksi protes terbuka.
3. Dan menggalang solidaritas antar organisasi kepemudaan di Tangerang Selatan.
GMNI menegaskan bahwa pembangunan daerah yang berkelanjutan tidak dapat dilakukan tanpa partisipasi aktif dan setara dari seluruh elemen pemuda.
“Pemuda bukan objek pembangunan, tetapi subjek utama yang harus dilibatkan secara penuh dan setara," tegasnya.
Demikian rilis ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral GMNI Tangsel dalam mengawal kebijakan publik yang demokratis dan berkeadilan.
"Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia!," tutup Kriston. (*/red)
#Pemerintahan
