Komentar
Pendangkalan pangkalan membuat perahu nelayan Cikubang kandas
SERANG – Keberadaan perusahaan-perudahaan besar yang berjejer makin menghimpit eksistensi nelayan Cikubang, yang berada di perbatasan Kecamatan Bojonegara-Puloampel, Kabupaten Serang. Sehingga nelayan mengeluhkan kondisi pangkalan perahu yang mengalami pendangkalan parah akibat tumpukan lumpur, sampah bahkan bercampur limbah.
Pantauan di lokasi pada Rabu (6/8/2025), muara sungai yang menjadi pangkalan perahu dan jadi akses utama nelayan menuju laut kini dipenuhi oleh lumpur dan sampah.
Salah satu sungai yang kini tertutup salah satu perusahaan membuat semua aliran air dan sampah kini mengarah ke satu titik, yaitu lokasi muara sungai yang jadi pangkalan nelayan Cikubang.
“Pangkalan yang dangkal tentu sangat mengganggu. Perahu susah keluar saat mau melaut, harus tunggu air pasang. Saya lebih nyaman di tempat yang lama karena ada yang merawat pangkalan,” ujar Bahri, salah satu nelayan setempat, saat ditemui di lokasi.
Ia menceritakan sejak salah satu aliran sungai ditutup, limbah lumpur dan sampah dari hulu mengendap di muara tempat pangkalan perahu.
“Dari arah sana kali ditutup sama proyek perusahaan. Akhirnya semua larinya ke sini. Sekarang nelayan jadi terdampak,” tambahnya.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Rukun Cikubang, Ali Musrofi menambahkan, bahwa kondisi pendangkalan muara dan DAS sangat memengaruhi aktivitas para nelayan.
Sedangkan pangkalan perahu merupakan 'jantung' utama bagi kehidupan nelayan.
“Kalau pangkalan perahu tidak berfungsi, maka aktivitas nelayan pasti terganggu. Tidak bisa berangkat melaut, lah ini mematikan nafkah para nelayan,” tegasnya.
Nelayan juga menyesalkan kurangnya perhatian dari pihak perusahaan melalui Coorporate Social Responsibility (CSR) maupun pemerintah melalui program yang seharusnya pro dan sejalan dalam ketahanan pangan yang sedang digalakan Presiden Prabowo Subianto.
“Perusahaan-perusahaan sekitar seharusnya punya tanggung jawab sosial. Kita tidak minta apa-apa hanya ingin cobalah ikut membantu pembenahan pangkalan. Pemerintah juga jangan hanya memfasilitasi (Izin-Red) berdirinya perusahaan, tapi seolah abai terhadap dampaknya bagi masyarakat, khususnya nelayan,” tegasnya.
"Setahu kami ada kewajiban CSR bagi setiap perusahaan, termasuk perusahaan docking kapal di sekitar kamu, tapi selama ini kemana CSR mereka untuk kami para nelayan ?" tanya Ali (*/N)
#Ekonomi
