Komentar
JAKARTA – Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta, Yohanes Ruelman Bidaya, menyayangkan sikap pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang dinilai terkesan “dingin” dalam menghadapi situasi sosial-politik yang kian memanas.
Menurut Yohanes, dalam kurun waktu kurang dari sepekan terakhir, aksi massa meluas di berbagai daerah di Indonesia. Para demonstran tidak hanya berorasi di jalanan, namun juga mulai melancarkan aksi pembakaran kantor-kantor pemerintahan sebagai bentuk kekecewaan mendalam terhadap elit politik yang dianggap lebih mementingkan diri sendiri maupun kelompoknya, alih-alih berpihak kepada rakyat.
“Presiden Prabowo Subianto seharusnya lebih sensitif dalam mendengarkan jeritan dan tangis warga Indonesia saat ini. Aksi mahasiswa dan pelajar yang turun ke jalan adalah respon alami dari seorang anak yang sadar bahwa orang tua mereka tidak lagi sanggup menanggung beban hidup yang kian berat di tengah sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak,” tegas Yohanes saat ditemui awak media, Sabtu (30/8/2025).
PBHI Jakarta, lanjutnya, mendesak agar Presiden Prabowo bersama jajaran pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk memulihkan keadaan. Yohanes bahkan menilai pencopotan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri perlu dipertimbangkan, lantaran dianggap gagal dalam mengamankan aksi massa secara humanis.
“PBHI Jakarta sampai saat ini telah menerima ratusan pengaduan dari warga yang meminta perlindungan hukum karena menjadi korban tindakan aparat yang represif dan tidak berperikemanusiaan,” tambah Yohanes.
PBHI Jakarta menegaskan bahwa negara harus segera hadir dalam memberikan rasa aman dan melindungi hak-hak rakyat di tengah gejolak yang sedang terjadi.(*/red)
#Nasional
