Pemotongan Anggaran Kecuali MBG Picu Ketidakstabilan Internal Pemerintahan

Pemerintah berulang kali menegaskan komitmennya menjaga defisit APBN di bawah 3 persen. Dalih kehati-hatian fiskal itu terdengar rasional—bahkan perlu—di tengah tekanan ekonomi global.

Namun keputusan untuk mengecualikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari skema efisiensi tersebut patut dipertanyakan.

Pemotongan yang terkesan "pilih kasih" atau tidak merata antar kementerian/lembaga dapat menimbulkan ketidakstabilan internal pemerintahan. 

Kementerian/lembaga yang dipangkas besar-besaran akan melihat dirinya sebagai “korban kebijakan”, sementara Badan Gizi Nasional (BGN) yang relatif aman akan dipersepsikan sebagai “anak emas politik”. 

Relasi kerja antar-instansi yang seharusnya berbasis koordinasi berubah menjadi relasi kompetisi.

Dampaknya tidak berhenti pada level elite. Di dalam kementerian yang terdampak, pemotongan drastis akan langsung memukul etos kerja. 

Pegawai kehilangan insentif moral untuk bekerja optimal ketika institusinya diperlakukan sebagai pos anggaran yang mudah dikorbankan.

Dalam situasi seperti ini, profesionalisme perlahan digantikan oleh sikap apatis. Untuk apa berinovasi jika ruang gerak dipersempit terus-menerus?

Lebih jauh, ketimpangan ini mendorong pergeseran perilaku birokrasi. Alih-alih fokus pada peningkatan layanan publik, kementerian/lembaga justru terdorong masuk ke arena politik anggaran.

Energi yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki kinerja dialihkan menjadi upaya melobi Menteri Keuangan atau politisi di Senayan.

Dalam jangka panjang, ini berbahaya. Birokrasi tidak lagi bekerja untuk publik, tetapi untuk mempertahankan akses terhadap sumber daya.

Situasi ini ibarat mesin dengan pelumasan yang tidak merata. Beberapa bagian bekerja dengan lancar karena didukung anggaran berlimpah, sementara bagian lain tersendat karena kekurangan sumber daya.

Dalam sistem pemerintahan, ketidakseimbangan semacam ini tidak menghasilkan efisiensi—justru sebaliknya. Ia menciptakan inefisiensi sistemik. Koordinasi melemah, kebijakan tidak sinkron, dan output pelayanan publik menjadi tidak optimal.

Pemerintah perlu menyadari bahwa efisiensi bukan sekadar soal memangkas angka. Efisiensi adalah soal keadilan distribusi dan konsistensi kebijakan.

Jika ada program yang dianggap prioritas, maka justifikasi berbasis data harus dibuka secara terang—mengapa program itu lebih penting dibandingkan yang lain, dan apa indikator keberhasilannya.

Tanpa itu, publik dan birokrasi hanya akan melihat bahwa anggaran disusun berdasarkan preferensi politik, bukan kebutuhan objektif.

APBN seharusnya menjadi cermin arah pembangunan, bukan peta kepentingan politik jangka pendek.

Ketika prinsip keadilan dalam pengalokasian anggaran diabaikan, yang tergerus bukan hanya efisiensi fiskal, tetapi juga kepercayaan—baik dari dalam pemerintahan maupun dari masyarakat luas.

Dan ketika kepercayaan mulai runtuh, stabilitas yang selama ini ingin dijaga melalui “efisiensi” justru menjadi hal pertama yang dipertaruhkan. (*/)