Kebocoran Sistemik dalam Perdagangan Global: Trade Misinvoicing, Transfer Pricing, dan Erosi Fiskal Indonesia Hingga Rp416 Triliun

Fenomena trade misinvoicing dan transfer pricing dalam konteks Indonesia tidak dapat dipahami sebagai dua isu yang terpisah, melainkan sebagai satu spektrum praktik pengalihan nilai ekonomi lintas negara yang berimplikasi langsung terhadap erosi kapasitas fiskal.

Data estimasi menunjukkan bahwa sepanjang periode 2014–2023, nilai under-invoicing ekspor mencapai sekitar US$401 miliar, atau rata-rata US$40 miliar per tahun. 

Dalam kerangka ekonomi internasional dan konsep Illicit Financial Flows, angka ini merepresentasikan potensi aliran nilai yang tidak tercatat secara memadai dalam sistem keuangan resmi, yang sebagian besar berkaitan dengan praktik manipulasi harga dalam transaksi perdagangan.

Ketika fenomena ini dikaitkan dengan mekanisme transfer pricing yang diatur melalui PMK 172 Tahun 2023, terlihat bahwa terdapat irisan antara praktik ilegal yang terang-terangan dan praktik legal yang dapat dimanfaatkan secara agresif untuk tujuan profit shifting.

Dalam pendekatan kuantitatif, estimasi kerugian negara harus dilakukan secara hati-hati dengan membedakan antara nilai perdagangan yang dimanipulasi dan laba yang sebenarnya menjadi basis pengenaan pajak.

Tidak seluruh nilai under-invoicing dapat dianggap sebagai kerugian fiskal, melainkan hanya proporsi yang mencerminkan laba tersembunyi yang seharusnya dikenakan pajak di Indonesia. 

Dengan menggunakan asumsi yang relatif konservatif hingga moderat, yakni margin laba tersembunyi sebesar 10% hingga 20% dari nilai under-invoicing, serta tarif Pajak Penghasilan Badan sebesar 22%, maka potensi kerugian fiskal dari sisi PPh Badan dapat dihitung dalam rentang tertentu. 

Pada skenario konservatif (10%), laba tersembunyi diperkirakan sebesar US$40,1 miliar selama satu dekade, yang menghasilkan potensi kehilangan penerimaan PPh Badan sebesar sekitar US$8,82 miliar.

Dalam skenario moderat (15%), laba tersembunyi meningkat menjadi US$60,15 miliar dengan potensi kehilangan PPh Badan sebesar US$13,23 miliar.

Sementara dalam skenario agresif (20%), laba tersembunyi mencapai US$80,2 miliar dengan potensi kehilangan PPh Badan sebesar US$17,64 miliar.

Jika nilai-nilai tersebut dikonversi menggunakan asumsi kurs Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, maka potensi kerugian PPh Badan selama periode 2014–2023 berada dalam kisaran Rp145,5 triliun hingga Rp291,1 triliun, atau sekitar Rp14,5 triliun hingga Rp29,1 triliun per tahun. 

Dalam skenario moderat yang lebih realistis untuk analisis kebijakan, angka tersebut berada pada sekitar Rp218,3 triliun selama satu dekade atau Rp21,8 triliun per tahun. 

Namun, estimasi ini belum memperhitungkan konsekuensi lanjutan dari koreksi fiskal dalam transfer pricing. 

Dalam praktik perpajakan internasional, ketika otoritas pajak menemukan adanya penyimpangan harga dalam transaksi afiliasi, selisih koreksi tidak hanya dikenakan tambahan PPh Badan, tetapi juga dapat diperlakukan sebagai dividen terselubung yang dibayarkan kepada entitas afiliasi di luar negeri. Dalam konteks ini, berlaku Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan tarif umum sebesar 20%.

Dengan menggunakan skenario moderat yang sama, yakni laba tersembunyi sebesar US$60,15 miliar, maka potensi penerimaan PPh 26 yang hilang dapat diperkirakan mencapai sekitar US$12,03 miliar selama periode 2014–2023.

Jika dikonversi ke dalam rupiah dengan kurs yang sama, nilai tersebut setara dengan sekitar Rp198,5 triliun, atau sekitar Rp19,8 triliun per tahun.

Dengan demikian, apabila potensi kerugian PPh Badan dan PPh 26 digabungkan dalam satu kerangka analisis fiskal, total eksposur kerugian negara dapat mencapai sekitar US$25,26 miliar dalam satu dekade, atau setara dengan Rp416,8 triliun.

Dalam basis tahunan, angka ini berada pada kisaran Rp41,7 triliun per tahun, yang mencerminkan skala kebocoran fiskal yang tidak lagi marginal, melainkan struktural.

Angka tersebut belum memasukkan potensi kerugian dari sisi impor, yang dalam banyak kasus justru lebih kompleks karena melibatkan komponen pajak berlapis, seperti bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai impor sebesar 11%, serta Pajak Penghasilan Pasal 22 impor yang umumnya berkisar 2,5% untuk importir berizin.

Dalam skenario ilustratif, jika terjadi under-invoicing impor sebesar US$10 miliar dalam satu tahun, dengan asumsi tarif bea masuk efektif sebesar 5%, maka potensi kehilangan penerimaan negara dapat mencapai sekitar US$1,85 miliar hanya dari kombinasi bea masuk, PPN, dan PPh impor. 

Hal ini menunjukkan bahwa kerugian fiskal akibat manipulasi nilai perdagangan tidak hanya terbatas pada sisi ekspor, tetapi juga memiliki dimensi signifikan pada sisi impor.

Secara konseptual, integrasi antara trade misinvoicing dan transfer pricing memperlihatkan bahwa praktik pengalihan nilai tidak selalu terjadi dalam bentuk yang sepenuhnya ilegal, melainkan sering kali memanfaatkan celah regulasi dan kompleksitas transaksi lintas yurisdiksi. 

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) yang menjadi inti dari PMK 172 Tahun 2023 secara normatif bertujuan memastikan bahwa transaksi antar pihak berelasi mencerminkan harga pasar yang wajar.

Namun, dalam praktiknya, keterbatasan data pembanding, asimetri informasi antara otoritas pajak dan korporasi multinasional, serta kompleksitas struktur grup usaha global membuat penerapan prinsip ini tidak selalu efektif dalam mencegah profit shifting.

Dalam situasi ini, dokumentasi harga transfer seperti Master File, Local File, dan Country-by-Country Report berpotensi berfungsi lebih sebagai alat justifikasi administratif dibandingkan sebagai instrumen transparansi substantif.

Dengan demikian, estimasi kerugian fiskal dalam kisaran Rp145 triliun hingga Rp416 triliun selama satu dekade harus dipahami sebagai refleksi dari masalah struktural yang lebih dalam, yakni ketidakmampuan sistem fiskal nasional untuk sepenuhnya menangkap nilai ekonomi yang dihasilkan dalam wilayah yurisdiksinya sendiri.

Dalam perspektif ekonomi politik, fenomena ini tidak semata-mata merupakan kegagalan teknis pengawasan, tetapi juga berkaitan dengan dinamika kekuasaan antara negara dan korporasi global, serta keterbatasan koordinasi internasional dalam mengatasi praktik penghindaran pajak lintas batas.

Oleh karena itu, tanpa integrasi data perdagangan dan perpajakan, penguatan kerja sama internasional, serta peningkatan kapasitas audit berbasis risiko, praktik trade misinvoicing dan transfer pricing akan terus menjadi kanal utama kebocoran fiskal yang secara sistematis mengurangi kemampuan negara dalam membiayai pembangunan dan menjaga keadilan ekonomi. (*/)

(*/) R. HAIDAR ALWI*