Partai Demokrat Kota Cilegon: Sebagai Mitra Koalisi, Tetap Menjalankan Fungsi Kontrol yang Konstruktif

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

Partai Demokrat Kota Cilegon: Sebagai Mitra Koalisi, Tetap Menjalankan Fungsi Kontrol yang Konstruktif

Sabtu, 25 Juli 2026
Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Cilegon, M. Ibrohim Aswadi



CILEGON— Partai Demokrat Kota Cilegon menegaskan komitmennya sebagai bagian dari koalisi pemerintahan Robin–Fajar untuk terus mendukung pembangunan dan kemajuan Kota Cilegon. Namun demikian, dukungan tersebut tidak menghilangkan fungsi Partai Demokrat dalam memberikan saran, masukan, serta kritik yang konstruktif demi kepentingan masyarakat.

Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Cilegon, M. Ibrohim Aswadi, menyampaikan bahwa sebagai partai politik yang menjadi bagian dari koalisi pemerintah, Partai Demokrat memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat.

"Kami akan tetap memberikan dukungan penuh terhadap program-program yang baik, namun pada saat yang sama kami juga akan menyampaikan saran, masukan, bahkan kritik yang konstruktif apabila terdapat persoalan yang harus segera dibenahi. Semua itu dilakukan demi kepentingan masyarakat dan kemajuan Kota Cilegon," ujar M. Ibrohim Aswadi. Sabtu (25/7/2026).

Menurutnya, beberapa persoalan yang selalu  menjadi pertanyaan masyarakat cilegon terutama kaitan dengan masalah hak hak dasar rakyat, misalkan masih tingginya tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): Angka pengangguran di Kota Cilegon tercatat sebesar 7,41%, yang setiap tahun kita dihadapkan dengan anak anak kita yang sudah lulus dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi yang ada, dimana mereka berharap mimpi mimpi besar bisa diraih di daerah kelahirannya.

Dan salah satu persoalan yang terbaru dan harus segera menjadi perhatian serius adalah ketersediaan air bersih dibeberapa titik.

Kita semua tau bahwa meskipun Cilegon dikenal sebagai kota industri yang maju, akses terhadap air bersih bagi warga di beberapa kawasan perbukitan dan pegunungan (seperti di wilayah Pulomerak, antara lain Lingkungan Tembulum, Gunung Batur, dan Kampung Cipala) masih menjadi masalah tahunan yang berulang setiap kali musim kemarau tiba. Warga kerap harus berjuang dan mengandalkan pasokan distribusi air darurat karena belum meratanya fasilitas pipanisasi permanen. 

Persoalan tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun dan membutuhkan penyelesaian yang cepat,permanen dan menyeluruh.

"Kami berharap pemerintah segera menghadirkan solusi yang cepat sekaligus permanen terhadap persoalan air bersih ini, apakah melalui program kolaborasi antara pemerintah kota cilegon dengan menggandeng program kewajiban csr industri dst, karena air adalah sumber kehidupan bagi manusia, jangan hanya setiap tahun terjadi kekeringan, masyarakat mengandalkan bantuan distribusi air yang sifatnya sementara atau spot spot per titik, tetapi harus dibangun sistem penyediaan air bersih yang berkelanjutan sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan setiap musim kemarau," tegasnya.

Selain persoalan air bersih, Partai Demokrat Kota Cilegon juga akan terus mengawal berbagai kebijakan strategis Pemerintah Kota Cilegon, termasuk kebijakan terbaru terkait penetapan komisaris terbaru pada BUMD PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM). Menurut M. Ibrohim Aswadi, setiap kebijakan strategis harus dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, serta berorientasi pada peningkatan kinerja BUMD PT.Pcm dalam peningkatan PAD yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Cilegon.

Dan "Sebagai mitra koalisi, kami ingin memastikan seluruh kebijakan pemerintah berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kritik yang kami sampaikan bukan untuk melemahkan pemerintahan, tetapi sebagai bentuk kepedulian agar pemerintahan Robin–Fajar semakin baik dan mampu menjawab harapan masyarakat," pungkasnya.

Partai Demokrat Kota Cilegon menegaskan akan terus menjadi mitra strategis pemerintah yang kritis, objektif, dan solutif, dengan mengedepankan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan daerah. (*/red)

#Politik

close