Komentar
SERANG— Kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan menjadi bahan pembelajaran bagi 50 calon pemimpin strategis pemerintahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan berbagai instansi daerah.
Melalui kegiatan Visitasi Kepemimpinan Nasional pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXIV Tahun 2026, para peserta secara khusus menggali praktik baik yang diterapkan Pemprov Banten untuk diadaptasi di instansi masing-masing. Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (15/10/2026).
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri Andi Ony Prihartono, mengungkapkan bahwa Provinsi Banten dipilih sebagai lokasi pembelajaran karena dinilai memiliki pengalaman serta inovasi terbaik dalam pengelolaan sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kami ingin belajar dan mengadopsi praktik-praktik terbaik di Provinsi Banten, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan,” ujar Andi Ony.
Ia menjelaskan, 50 peserta tersebut merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang dipersiapkan menduduki jabatan strategis Eselon II di tingkat kementerian, lembaga pusat, maupun pemerintah daerah. Melalui kunjungan lapangan ini, peserta diharapkan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai eksekusi kebijakan, inovasi pelayanan, serta strategi pembangunan daerah.
Gubernur Banten Andra Soni menyambut positif kepercayaan Kemendagri yang menjadikan wilayahnya sebagai lokus pembelajaran. Ia menilai, agenda ini menjadi ruang strategis untuk berbagi pengalaman sekaligus menyerap masukan demi penyempurnaan program pembangunan Banten.
“Ini sebuah kehormatan bagi Provinsi Banten. Apa yang sudah kami lakukan bisa dipelajari bersama, sementara kekurangan yang ada menjadi bahan evaluasi untuk terus kami tingkatkan,” kata Gubernur Andra Soni.
Andra Soni menegaskan, pendidikan dan kesehatan merupakan dua sektor fundamental penentu kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, pembangunan kedua sektor tersebut dikelola melalui kebijakan yang terintegrasi, optimalisasi anggaran, serta sinergi lintas sektor agar manfaatnya dirasakan masyarakat secara merata.
Pada sektor pendidikan, Pemprov Banten berupaya memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas layanan. Langkah ini diwujudkan melalui pembangunan unit sekolah baru, Program Sekolah Gratis, pengembangan sekolah unggul, hingga penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Sepanjang tahun 2026, Pemprov Banten telah meresmikan tujuh unit sekolah baru yang terdiri atas dua SMA, empat SMK, dan satu Sekolah Khusus (SKh), dengan total daya tampung 1.356 peserta didik. Selain itu, Program Sekolah Gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SKh swasta terus digulirkan guna memastikan keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mengakses pendidikan menengah.
Pada tahun ajaran 2025/2026, program tersebut menjangkau 60.705 siswa di 801 sekolah. Sementara pada tahun ajaran 2026/2027, program ini mencakup 59.697 siswa dari 782 sekolah penerima manfaat.
Lebih lanjut, Pemprov Banten juga menaruh perhatian pada pendidikan unggul dengan menetapkan empat satuan pendidikan sebagai Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda Transformasi. Keempatnya meliputi SMA Labschool Cirendeu dan SMA Swasta Kharisma Bangsa di Kota Tangerang Selatan, serta SMAN CMBBS dan MAS Ibad Ar Rahman di Kabupaten Pandeglang.
Sementara itu, pemerataan akses bagi masyarakat prasejahtera diperkuat melalui tujuh Sekolah Rakyat di Banten, yang mencakup SRMA 33 di Kota Tangerang Selatan, SRMA 34 di Kabupaten Lebak, serta lima Sekolah Rakyat Terintegrasi yang tersebar di Kabupaten Lebak, Serang, Pandeglang, dan Tangerang.
Di sektor kesehatan, Pemprov Banten terus memperkuat jaminan layanan dan memperluas pemerataan fasilitas, terutama di wilayah selatan Banten. Gubernur Andra Soni turut memaparkan keberhasilan Pemprov Banten dalam meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Pratama. Merujuk data tahun 2025, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Banten telah mencapai 98 persen dengan tingkat keaktifan 80 persen.
Pemerintah daerah juga terus mengoptimalkan fasilitas kesehatan rujukan. Selain RSUD Banten, pelayanan didekatkan ke masyarakat kawasan selatan melalui kehadiran RSUD Muhammad Irsyad Djuwaeli di Labuan dan RSUD Uwes Qorny di Cilograng. Untuk mengatasi kendala geografis, Pemprov Banten berinovasi menghadirkan layanan klinik keliling (mobile clinic) dan telemedisin (telemedicine).
"Prinsip pembangunan Banten adalah adil dan merata. Karena itu, penguatan layanan kesehatan perlu berjalan seiring dengan perluasan akses, peningkatan kualitas, dan pemerataan fasilitas," tegas Gubernur Andra Soni.
Mengakhiri paparannya, Gubernur Andra Soni berharap visitasi peserta PKN II Kemendagri yang berlangsung pada 15–17 Oktober 2026 ini tidak sekadar menjadi ajang observasi, melainkan juga melahirkan pertukaran gagasan yang produktif.
"Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antarlembaga pemerintahan, khususnya dalam pengembangan kapasitas kepemimpinan dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat," pungkasnya. (*/red)
#Pemerintahan
