Komentar
Provost Ormas LPKMP Kota Cilegon, Sohari (tengah)
CILEGON— Elemen masyarakat mendesak pemerintah untuk segera membentuk regulasi yang jelas dan tegas terkait keterlibatan pengusaha lokal di dalam iklim investasi industri dan realisasi belanja APBD Kota Cilegon.
Provost Ormas Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih (LPKMP) Kota Cilegon, Sohari menilai selama ini belum ada regulasi yang jelas dan undang-undang yang secara khusus melindungi dan upaya pemerintah untuk memberdayakan pengusaha lokal. Khusunya di Cilegon sebagai kota industri dan besarnya APBD.
"Selama ini kan belum ada regulasi yang melindungi pengusaha lokal. Sejauh ini paling sebatas imbauan yang tidak mengikat, seperti "Tolong perhatikan masyarakat sekitar'’, tapi mekanisme dan bentuknya seperti apa?," ucapnya. Jum'at (18/7/2025).
Aktivis yang akrab disapa Opos ini mendorong agar keterlibatan pengusaha lokal dalam investasi asing di dunia industri dan realisasi belanja APBD oleh pemerintah daerah juga ditegaskan dalam wujud regulasi.
"Kalau pemerintah peduli terhadap kearifan lokal harus diatur secara sah dan mengikat. Hal itu agar pengusaha lokal tidak jadi penonton di tanah kelahirannya," tegas Opos.
Ia juga menceritakan salah satu perjalanan masyarakat Kota Cilegon daam mendorong aturan pemberdayaan tenaga kerja lokal hingga 70 persen. Namun, usulan itu oleh pihak pemerintah daerah dan pusat seakan menjadi wacana yang hilang diterpa angin lalu.
“Dulu pernah usulkan menjadi Perda, tapi setahu saya meski sudah belasan tahun tapi belum pernah terwujud. Sehingga inilah yang menjadi pemicu dan menjadi kerawanan konflik karena aspirasi yang seolah terabaikan pemerintah dan legislatif, sementara meski industri terus bertambah tapi anehnya pengangguran malah bertambah," ungkapnya.
Selain terwujudnya regulasi untuk kearifan lokal, Sohari juga menyatakan bahwa selama ini masyarakat asli Cilegon sangat heterogen dan terbuka.
"Kita terbuka dan setuju masuknya investasi di daerah kami, tapi tolong libatkan juga pengusaha dan tenaga kerja lokal Cilegon. Dan dalam belanja APBD pejabat OPD juga harus diberikan regulasi agar paket proyek PL diberikan ke pengusaha lokal, kecuali yang yang ditender, tapi sekarang kan sudah E-Katalog, sistem itu juga harus condong kepada pengusaha lokal yang memang mampu memenuhi spesifikasi," ucapnya.
"Dan tolong untuk pengusaha lokal yang sudah dapat proyek dan lancar usahanya, jangan gagah reang dan memperkaya diri saja, harus peduli pada masyarakat sekitar," tandasnya.
Desakan ini menjadi pembangkit semangat kearifan lokal, karena tanpa keberpihakan nyata melalui regulasi, pengusaha lokal akan terus terpinggirkan dalam dunia usaha di tengah derasnya arus investasi yang terus masuk ke Cilegon. (*/red)
#Ekonomi
