Komentar
Ketua GRC, Bian Assaefi
CILEGON— Tahapan seleksi Komisaris Independen PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) yang sedang berjalan, kembali menjadi perhatian publik.
Kali ini datang dari Ketua Ormas Gerakan Rakyat Cilegon (GRC), Bian Assaefi, yang mengingatkan agar Walikota Cilegon bersikap objektif dalam menentukan figur komisaris dan tidak menjadikan jabatan strategis di BUMD sebagai ruang balas jasa politik.
Bian menilai, sebagai perusahaan milik masyarakat Kota Cilegon, PT PCM bukan milik kelompok tertentu ataupun alat akomodasi kepentingan kekuasaan. Karena itu, penentuan komisaris harus mengedepankan profesionalisme, integritas, dan kapasitas, bukan kedekatan politik.
“Kita minta walikota harus objektif dalam memilih komisaris. Jangan ada imbal balik jasa politik atau jatah untuk orang-orang tertentu. PCM ini bukan milik pribadi atau kelompok, tapi milik masyarakat Kota Cilegon,” kata Bian. Jum'at (15/5/2026).
Menurut Bian, publik saat ini semakin kritis dalam mengawasi tata kelola BUMD, terutama terhadap proses seleksi jabatan strategis yang rawan dipersepsikan sarat kepentingan politik. Karena itu, pemerintah daerah diminta menjaga independensi proses seleksi agar tidak memunculkan ketidakpercayaan publik.
Menurut dia, komisaris di tubuh PT PCM bukan sekadar posisi simbolik. Jabatan tersebut memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi arah bisnis perusahaan, menjaga tata kelola, hingga memastikan perusahaan mampu berkembang secara sehat di tengah persaingan industri kepelabuhanan dan logistik.
Sehingga sosok figur yang dipilih harus benar-benar memahami sektor kemaritiman, memiliki kemampuan manajerial, serta rekam jejak profesional yang jelas.
“BUMD sebesar PT PCM membutuhkan orang-orang profesional yang mengerti bisnis pelabuhan dan tata kelola perusahaan. Jangan sampai posisi strategis ini hanya menjadi alat kompromi politik,” ujarnya.
Bian juga mengingatkan bahwa PT PCM saat ini berada dalam momentum pertumbuhan positif dan memiliki peluang besar menjadi salah satu BUMD unggulan daerah. Menurut dia, momentum tersebut harus dijaga dengan menghadirkan figur pengawas yang independen dan kompeten.
Ia menegaskan, keberhasilan BUMD tidak hanya diukur dari keuntungan perusahaan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat, mulai dari kontribusi terhadap pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja, hingga dampak ekonomi bagi warga Kota Cilegon.
“Kalau pengisian komisaris hanya berdasarkan kedekatan politik, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kinerja perusahaan, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” tuturnya.
Di tengah tingginya sorotan publik, proses seleksi Komisaris Independen PT PCM kini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola BUMD yang profesional, transparan, dan bebas intervensi politik praktis. (*/red)
#Industri
