Komentar
CILEGON— Dugaan praktik “jatah preman” di tubuh Krakatau Posco mengusik publik. Ahmad Munji, akademisi dari Cilegon, pun angkat suara. Ia mendesak Menteri BUMN Erick Thohir memanggil Direktur Utama PT Krakatau Steel (KRAS), Akbar Johan, dan Direktur PT Krakatau Posco, Dicky Mardiana, untuk mengurai simpul kusut ini.
Desakan itu muncul setelah pernyataan mencengangkan dari Dicky Mardiana yang mengaku ada setoran “jatah preman” sebesar US$20 per metrik ton dari total 500 ribu metrik ton baja yang dijual Krakatau Posco setiap tahun — uang yang disebut-sebut mengalir ke “bos KRAS”.
“Kami sudah klarifikasi ke Polres Cilegon. Berikutnya, kami akan berkirim surat ke Pak Erick agar memanggil kedua direktur untuk menjelaskan siapa sebenarnya bos KRAS yang disebut-sebut menerima japrem itu,” ujar Munji dalam keterangan tertulis yang diterima Wilip.id, Kamis, 1 Mei 2025.
Munji menilai perkara ini tak bisa diremehkan. Di tengah rencana pemerintah mengguyur BUMN dengan dana segar lewat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), kepercayaan publik jadi taruhannya. “Dana pemulihan harus dijaga. Jangan sampai justru dimanfaatkan untuk memperkaya segelintir elite,” kata Munji.
Ia pun mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pengelolaan Danantara dilakukan secara sehat dan bebas dari praktik menyimpang. Bagi Munji, saatnya BUMN, termasuk KRAS, berbenah dan membersihkan diri dari budaya koruptif yang selama ini mendarah daging. “KRAS sudah lama tersangkut isu KKN. Kalau sekarang ditambah japrem, daftar masalahnya hanya akan makin panjang,” ujarnya.
Munji tak hanya berhenti pada kritik. Ia juga menyinggung soal penempatan jabatan di anak-cucu usaha yang kerap beraroma kepentingan. “Kekuasaan itu cenderung korup, apalagi kalau absolut. Jangan sampai jabatan diberikan bukan karena kompetensi, tapi demi melindungi bisnis pribadi elite manajemen,” ucapnya. Bahkan, Munji menduga ada eks direksi KRAS yang kini bermain sebagai vendor Krakatau Posco.
Tak ingin berhenti pada wacana, Munji berjanji akan terus mengawal persoalan ini. Ia berencana mengirim surat kepada Presiden Prabowo serta aparat penegak hukum agar kasus ini tak menguap begitu saja.
“BUMN harus dikelola dengan efisien, bersih, dan transparan. Tak boleh ada lagi yang namanya jatah preman,” tegas Munji.
Sejauh ini pihak pihak terkait bisa dikonfirmasi, kami membuka ruang bagi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi atau hak jawab atas pemberitaan ini (*red)
#Industri
