Komentar
JAKARTA— Kabar baik tentang larangan rangkap jabatan menteri harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Presiden Prabowo Subianto harus segera melakukan reshuffle terhadap para wakil menteri yang sepertinya menikmati posisi komisaris perusahaan BUMN," kata Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas dalam keterangan pers. Minggu (20/7/2025).
"Sepertinya 30 wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN lebih memilih rangkap jabatan karena pertimbangan gaji besar sebagai komisaris daripada hanya menjabat sebagai wakil menteri," imbuhnya.
Fernando menilai, seharusnya 30 wakil menteri tersebut fokus membantu menteri dalam menjalankan tugas berat agar semua beban tugas yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dapat dikerjakan dengan baik.
"Apalagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru berjalan sekitar 9 bulan sehingga masih banyak program yang dijanjikan baru mulai dilaksanakan sehingga butuh banyak waktu dan keseriusan untuk mengerjakannya," ujarnya.
Ia berharap ada evaluasi serius agar tidak ada waktu merangkap jabatan hanya untuk kepentingan mementingkan memperbesar penghasilan namun meningkatkan keseriusan dan kemampuan untuk merealisasikan program-program Presiden Prabowo Subianto.
"Saya berharap Prabowo Subianto mengangkat wakil menteri yang memiliki niat tulus seperti dirinya, bukan yang memiliki niatan untuk memperbesar pendapatan," tutupnya. (*/red)
#Nasional
