Komentar
Warga Bagendung, Su'eb
CILEGON— Pembangunan lanjutan Ruang Terbuka Publik (RTP) di Kelurahan Bagendung, Kecamatan Cilegon, menuai sorotan masyarakat. Pasalnya, anggaran yang disebut mencapai hampir Rp4 miliar dari APBD Kota Cilegon tersebut dinilai warga lebih dibutuhkan untuk menjawab persoalan keterbatasan fasilitas pendidikan dasar di wilayah Bagendung.
Sorotan tersebut disampaikan Hambasi, warga Bagendung, kepada awak media, 4 Oktober 2026. Ia mempertanyakan skala prioritas pembangunan pemerintah daerah di tengah masih terbatasnya jumlah sekolah dasar negeri (SDN) di wilayah tersebut.
Menurut Hambasi, Kelurahan Bagendung saat ini hanya memiliki dua SDN. Kondisi tersebut, kata dia, kerap menjadi persoalan ketika tahun ajaran baru tiba karena kapasitas sekolah dinilai belum mampu menampung seluruh calon peserta didik dari masyarakat setempat.
“Setiap tahun ajaran baru pasti kisruh. Kapasitas SDN tidak mencukupi untuk menampung masyarakat Bagendung, sehingga ada anak-anak yang akhirnya harus mendaftar sekolah ke luar lingkungan Bagendung,” ujar Hambasi.
Ia menilai, apabila anggaran pembangunan RTP tersebut benar mencapai hampir Rp4 miliar, pemerintah seharusnya mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang dinilai lebih mendesak, termasuk penambahan sarana pendidikan dasar.
Hambasi menegaskan, masyarakat Bagendung sebenarnya membutuhkan ruang publik, namun kebutuhan terhadap sekolah dasar juga tidak boleh diabaikan. Menurutnya, pembangunan fasilitas publik harus berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Di Bagendung hanya ada dua sekolah. Bagaimana mau menampung anak-anak kami? Kami ingin anak-anak bisa sekolah di wilayah sendiri. Secara logika, dengan anggaran sebesar itu, pemerintah bisa mempertimbangkan pembangunan sekolah dasar agar masyarakat merasakan langsung manfaat pembangunan,” katanya.
Ia pun mempertanyakan kebijakan lanjutan pembangunan RTP yang menurutnya diduga menghabiskan anggaran hampir Rp4 miliar, sementara persoalan kapasitas pendidikan dasar masih dirasakan masyarakat.
“Kalau masyarakat Bagendung diberi pilihan, apakah anggaran sebesar itu digunakan untuk pembangunan sekolah dasar atau melanjutkan RTP, saya yakin masyarakat lebih membutuhkan sekolah,” tegas Hambasi.
Hambasi berharap Pemerintah Kota Cilegon tidak hanya melihat pembangunan dari sisi fisik dan estetika kawasan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan mendasar masyarakat, khususnya pendidikan anak-anak.
Ia bahkan meminta Pemkot Cilegon mengevaluasi kembali kelanjutan pembangunan RTP tersebut sebelum seluruh pekerjaan diselesaikan.
“Tolong pemerintah Kota Cilegon dengarkan jeritan masyarakat Bagendung. Kalau memang memungkinkan, sebelum RTP dibangun secara keseluruhan, evaluasi dan pertimbangkan pengalihan anggarannya untuk membangun sekolah baru. Kami ingin anak-anak kami mendapatkan pendidikan yang layak di lingkungan sendiri,” pungkasnya.
Sorotan warga tersebut menjadi catatan sekaligus pertanyaan publik mengenai skala prioritas penggunaan APBD, khususnya antara pembangunan ruang publik dan pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan dasar. Untuk memastikan nilai anggaran, dasar perencanaan, serta pertimbangan pemerintah dalam pembangunan RTP Bagendung, diperlukan penjelasan resmi dari Pemerintah Kota Cilegon dan dinas terkait. (*/Rom)
#Pembangunan
